Page 101 - KFR Final Tahunan 2021

BAB VI
ANALISIS TEMATIK : PERAN FISKAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM

6.1 PENDAHULUAN
6.1.1 Latar Belakang

Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan perekonomian dengan melakukan perubahan pengeluaran dan

pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah pondasi
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui fiskal yang sehat, 3 fungsi pokok
kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi dapat

berfungsi optimal, yang selanjutnya akan menopang pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan yang berkelanjutan akan menghantarkan terwujudnya kesejahteraan

yang berkeadilan, meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan inklusif. Dengan
demikian, target IPM yang tercantum dalam RPJMN/D dapat tercapai.
IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan

manusia, dan dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau tingkat pengembangan
suatu wilayah. IPM digunakan sebagai indikator bagi kemajuan suatu negara.
Pemerintah Indonesia menganggap pembangunan yang berpusat pada manusia lebih

penting sehingga pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20%
dari total anggaran APBN dan APBD, dan anggaran kesehatan setidaknya 5% dari total
anggaran APBN dan 10% dari total anggaran APBD.

Pada tahun 2021, meski dilanda Covid-19 pada awal tahun 2020, IPM Provinsi
Sumut justru mengalami kenaikan sebesar 0,32% dan berada pada capaian status tinggi

pada lima tahun terakhir. Namun, tingkat kesejahteraan di Sumut mengalami
peningkatan yang stagnan, rata-rata sebesar 0,64% setiap tahunnya pada 10 tahun
terakhir. Berbanding terbalik dengan perkembangan pengeluaran pemerintah di bidang

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana
pengaruh kebijakan fiskal pemerintah dibidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumut.

6.1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa hal sebagai berikut:
1) Pengaruh belanja pemerintah pusat bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

terhadap pembentukan IPM di Sumut.

79