Page 130 - KFR Triwulan IV 2023 - Spread
P. 130
Prolog BAB I | Analisis Ekonomi Regional BAB II | Analisis Fiskal Regional BAB IV | Pengembangan BAB V | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Rekomendasi
Ekonomi Daerah
IV.3.2. Bidang Kesehatan 100 persen dikarenakan satker melingkupi pembayaran jasa Technical
tidak rutin dalam penghitungan Asistant dalam mendukung program
A. RO Harmonis Tenaga Kesehatan/ Tatalaksana Program Kesehatan Jiwa
rencana penganggaran dan percepatan penurunan stunting,
non-kesehatan yang ditingkatkan (LP) memiliki kendala sebagai berikut:
pengajuan SPM tidak sesuai diperlukan pembinaan dan monitoring
kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan 1. Anggaran.
dengan jadwal yang sudah kinerja dalam memantau efektivitas
Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Realisasi anggaran sebesar 88,7
ditetapkan. pemenuhan capaian target penurunan
Remaja (LP) memiliki kendala sebagai persen dan capaian fisik sebesar
2. Pengadaan Barang/Jasa. stunting yang wilayah kerjanya
berikut: 100 persen dikarenakan satker
Kontrak Pra DIPA tidak dapat berada di kabupaten/kota
1. Anggaran. tidak rutin dalam penghitungan
dilakukan karena satker khawatir
Realisasi anggaran sebesar 88,09 rencana penganggaran dan
akan perubahan Pejabat
persen dan capaian fisik sebesar pengajuan SPM tidak sesuai
Perbendaharaan yang menangani
100 persen dikarenakan satker dengan jadwal yang sudah
kelanjutan kontrak tersebut.
tidak rutin dalam penghitungan ditetapkan.
3. Eksekusi Kegiatan.
rencana penganggaran dan 2. Pengadaan Barang/Jasa.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan
pengajuan SPM tidak sesuai Kontrak Pra DIPA tidak dapat
harus menunggu Petunjuk Teknis
dengan jadwal yang sudah dilakukan karena satker khawatir
yang dikeluarkan oleh Pemerintah
ditetapkan. akan perubahan Pejabat
Provinsi Sumut.
2. Pengadaan Barang/Jasa. Perbendaharaan yang menangani
4. Regulasi.
Kontrak Pra DIPA tidak dapat kelanjutan kontrak tersebut.
Lamanya pengesahan peraturan
dilakukan karena satker khawatir 3. Eksekusi Kegiatan.
pelimpahan dana dekonsentrasi
akan perubahan Pejabat Pelaksanaan kegiatan pelatihan
dari Kementerian yang berdampak
Perbendaharaan yang menangani harus menunggu Petunjuk Teknis
pada terlambatnya penerbitan SK
kelanjutan kontrak. yang dikeluarkan oleh Pemerintah
5. Sumber Daya Manusia.
3. Eksekusi Kegiatan. Provinsi Sumut.
SK Penunjukan KPA tidak
Pelaksanaan kegiatan pelatihan 4. Sumber Daya Manusia.
diterbitkan di bulan Januari oleh
harus menunggu Petunjuk Teknis SK Penunjukan KPA tidak
Pemerintah Provinsi Sumut,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah diterbitkan di bulan Januari oleh
sertifikat PBJ hanya dimiliki oleh
Provinsi Sumut. Pemerintah Provinsi Sumut,
tiga PPK dan perencanaan dan
4. Sumber Daya Manusia. sertifikat PBJ hanya dimiliki oleh
pelaporan keuangan dikerjakan
SK Penunjukan KPA tidak tiga PPK dan perencanaan dan
oleh satu orang pegawai
diterbitkan di bulan Januari oleh pelaporan keuangan dikerjakan
D. RO Penyelenggaraan koordinasi
Pemerintah Provinsi Sumut, oleh satu orang pegawai.
satgas Percepatan Penurunan
sertifikat PBJ hanya dimiliki oleh C. RO Harmonis Penguatan Pelayanan
Stunting Provinsi dan kab/kota. RO
tiga PPK dan perencanaan dan Kesehatan Primer (Dekonsentrasi)
ini memiliki realisasi anggaran sebesar
pelaporan keuangan dikerjakan (LP)
99,21 persen dan capaian fisik sebesar
oleh satu orang pegawai. 1. Anggaran.
100 persen. Adapun kendala yang
B. RO Harmonis Tenaga Kesehatan yang Realisasi Anggaran sebesar 96,17
dihadapi dari SDM yaitu kegiatan
Ditingkatkan Kapasitasnya dalam persen dan capaian fisik sebesar
130 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 131
Tahunan 2023
