Page 52 - KFR Triwulan I 2024

P. 52

a
l
e

R
i

B
e
i
s
a
s
n
2

4
.
b
a
l
e

u
a
d
P

g
a
l
/
a
j

1
5
K

T
s
e
a
r
a
b
r
e
n
Berdasarkan pagu pada jenis belanja, belanja kontraktual, sehingga pada T Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Belanja 15 K/L Terbesar
l
( (dalam miliar rupiah)
d
a
a
r
i
a
i
u
p

r
l
)

a
m
m
h
i
belanja pemerintah pusat di Provinsi triwulan awal tahun biasanya masih pada
K Kementerian/Lembaga 2 2023 2 2024
r
i
n
/
a
e
e
m
e
t
n
L
0
2
a
3
2
0
4
m
e
g
a
b
Sumatera Utara tahun 2024 didominasi tahap pelaksanaan lelang atau tahap
l
a
i
a
s
g
a
u
P Pagu R Realisasi i % % P Pagu R Realisasi i % %
e
s
i
l
s
s
a
g
a
u
a
e
oleh belanja barang, namun sampai pembayaran termin pertama sehingga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 5.097,00 464,53 9,11% 3.976,21 434,37 10,92%
dengan akhir triwulan I tahun 2024 belum banyak menyerap anggara belanja Kementerian Pertahanan 2.992,52 576,61 19,27% 3.132,62 855,33 27,30%
Kementerian Agama 2.909,51 411,90 14,16% 3.001,52 610,86 20,35%
realisasi tertinggi terdapat pada belanja modal. Selain itu beberapa proyek dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.540,43 531,16 20,91% 2.656,85 663,78 24,98%
pegawai diikuti oleh belanja barang. belanja modal dapat mengalami gagal Kementerian Perhubungan 2.262,24 332,89 14,72% 2.152,46 226,25 10,51%
Belanja barang mengalami kenaikan lelang sehingga proses realisasi Komisi Pemilihan Umum 1.209,59 191,85 15,86% 1.674,96 1.060,54 63,32%
signifikan mencapai 102,10 persen di anggarannya tertunda, atau bahkan masih Kementerian Pendidikan Nasional 1.273,70 176,80 13,88% 1.649,04 259,16 15,72%
Kementerian Kesehatan 947,79 112,15 11,83% 966,42 114,73 11,87%
tahun 2024 akibat momentum pemilihan terdapat beberapa satuan kerja yang
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri 849,99 125,12 14,72% 859,64 159,67 18,57%
umum presiden dan anggota legislatif belum memiliki petunjuk teknis di triwulan Badan Pengawasan Pemilihan Umum 477,39 73,87 15,47% 492,51 279,41 56,73%
pada bulan Februari 2024. Belanja barang awal tahun. Disamping itu masih terdapat Kejaksaan Republik Indonesia 401,06 75,17 18,74% 422,15 104,78 24,82%
terbesar terealisasi pada satuan kerja alokasi belanja yang diblokir sehingga Kementerian Pertanian 405,68 33,70 8,31% 421,24 23,98 5,69%
Mahkamah Agung 388,46 102,00 26,26% 341,34 88,15 25,82%
Komisi Pemilihan Umum yang mencapai belum dapat direalisasikan secara optimal.
Kementerian Keuangan 272,08 42,79 15,73% 306,07 53,89 17,61%
Rp1.038,37 miliar atau 42,09 persen dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 359,44 40,90 11,38% 305,34 45,58 14,93%
Belanja bantuan sosial merupakan jenis
total belanja barang sampai akhir triwulan Sumber: Monev PA, 2024 (diolah)
belanja yang memiliki pertumbuhan yang
I tahun 2024.
cukup baik mencapai 39,53 persen. Jika Alokasi tertinggi pada belanja pemerintah memberikan kontribusi terhadap
Belanja modal mengalami perlambatan melihat berdasarkan output, realisasi pusat terdapat pada Kementerian pertumbuhan perekonomian di Sumut
dibandingkan triwulan I tahun 2023, hal ini tertinggi digunakan untuk Bantuan Sosial Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga dapat memperlancar sarana
disebabkan berbagai permasalahan yang untuk Perlindungan Sosial dalam bentuk (PUPR) yang mencapai Rp3.976,21 miliar prasarana kegitan perekonomian
lambat terkait pelaksanaan kontraktual. uang sebesar Rp11,66 miliar oleh atau 16,48 persen dari total alokasi belanja masyarakat maupun dunia usaha.
Sebagian belanja modal merupakan Kementerian Agama. pemerintah pusat. Besarnya pagu alokasi
Dari sisi persentase realisasi, Komisi
pada Kementerian PUPR mengindikasikan
Pemilihan Umum memiliki persentase
fokusnya belanja di Sumatera Utara pada
tertinggi dengan realisasi 63,32 persen
1
.
.
.
2
1
I
a
b
g
a
m
I II.1.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Per Kementerian/Lembaga sektor infrastruktur. Pagu output terbesar
L

e
.
u
P

t
a
s
h
i
r
e
a
t
n
n
e
m
r
e
t
e
e
P

r
l
B
2
n

n
a
/
e
P

m
e
i
a
j
a
sampai dengan akhir triwulan I tahun
Jika melihat 15 Kementerian/Lembaga 2023 KPU menerima alokasi sebesar di Kementerian PUPR yaitu Belanja 2024. Realisasi belanja tertinggi
terbesar yang menerima alokasi belanja Rp1.209,59 miliar. Peningkatan ini dalam Gedung dan Bangunan untuk diserahkan diperuntukkan untuk belanja honor output
pemerintah pusat, Komisi Pemilihan rangka kegiatan pelaksanaan pemilihan kepada Masyarakat/Pemda yang kegiatan yang mencapai Rp540,30 miliar
Umum menjadi lembaga yang mengalami umum pada tahun 2024, berbagai mencapai Rp940,36 miliar atau 3,90 diikuti belanja barang non operasional
pertumbuhan alokasi belanja terbesar, pelaksanaan persiapan, logistik proses persen dari total pagu, diikuti belanja lainnya yang mencapai Rp216,02 miliar.
mencapai 38,47 persen. Pada tahun 2024, pemilihan, masa perhitungan hingga penambahan nilai jalan dan jembatan
KPU mendapatkan alokasi BPP sebesar proses pelantikan. yang mencapai Rp934,56 miliar atau 3,87 Dalam proses pelaksanaan anggaran,
persen dari total pagu. Kebutuhan akan terdapat beberapa permasalahan pada
Rp1.674,96 miliar, sedangkan di tahun
pembangunan infrastruktur khususnya kementerian/lembaga yaitu permasalahan
penganggaran, pengadaan barang dan
jalan nasional diproyeksikan dapat
52 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 53
Triwulan I Tahun 2024

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57