Page 71 - KFR Triwulan I 2024

BAB I | Analisis Ekonomi BAB II | Analisis Fiskal BAB III | Pengembangan BAB IV | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Prolog Ekonomi Daerah Rekomendasi
Regional Regional

antar waktu. Salah satunya dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang baik dan swasta atau dikenal sebagai Public Private
mengikuti definisi Bank Dunia, yakni pelaksanaan program/kegiatan berwawasan lingkungan. Partnership (PPP) yang merupakan bentuk

paritas daya beli (purchasing power penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterbatasan APBD dalam pembiayaan perjanjian antara sektor public
parity/PPP) di bawah US$1,9 per hari. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik pembangunan infrastruktur menyebabkan (Pemerintah) dengan sektor privat

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang adanya selisih pendanaan (funding gap) (Swasta) untuk mengadakan sarana
Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 1,41 Percepatan Penghapusan Kemiskinan yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, layanan publik yang diikat dengan
persen atau sekitar 212. 810 jiwa, Ekstrem serta Keputusan Menteri Pemerintah dituntut untuk menggunakan perjanjian, terbagi menjadi beberapa

meningkat 0.02 point dibandingkan pada Koordinator Bidang Pembangunan beberpa alternatif pendanaan, salah bentuk tergantung kontrak dan
tahun 2021, sebesar 1,39 persen atau Manusia dan Kebudayaan Republik satunya mengunakan skema Kerjasama pembagian resiko.

sekitar 208.060 jiwa. Peningkatan ini Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang pembangunan yang melibatkan pihak
terjadi antara lain disebabkan oleh belum Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan

a
l
e
K
o
l
P
t
n
h
a
i
m
e
r
e
m
i
l
a
t
.
4 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif
p
O
i
a
T
a
t

a
s
i
s

a
n

D
a
s

a
t
i
v
I
n
o
t

B
e
g
Y
a
n
a
l
i
u
f
r
k
mutakhirnya basis Data Terpadu Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun
Kesejahteraan Sosial yang berimplikasi 2022-2024, seluruh Kabupaten/Kota di Peningkatan kualitas reformasi birokrasi memperoleh nilai 61,05 dengan kategori B
pada program penanggulangan Sumatera Utara menjadi focus wilayah diwujudkan melalui Tata Kelola dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai
kemiskinan yang belum tepat sasaran; prioritas Kemiskinan Ekstrem pada tahun pemerintahan yang baik. Tata kelola 62,07 dengan Kategori B. Indeks reformasi
masih dibutuhkan penguatan konvergensi 2024. Penetapan wilayah prioritas pemerintahan yang baik atau good birokrasi Provinsi mengalami
program dan anggaran penanggulangan membantu memfokuskan pelaksanaan governance adalah bentuk pemerintahan kenaikan1,02 poin, namun belum
kemiskinan ekstrem dari seluruh program penghapusan kemiskinan yang didambakan oleh setiap rakyat sepenuhnya terinternalisasi ke seluruh
Perangkat Daerah, sektor non Pemerintah ekstrem nol persen pada 2024 baik dari sisi karena pemerintahan dijalankan secara Perangkat Daerah, khususnya dalam
serta stakeholders terkait; serta penguatan lokasi maupun waktu pelaksanaannya. bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung pembangunan budaya kerja.
jawab, dan lebih mengutamakan Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
o
k

n
t
k
e
u
g
n
a
n
a
t
i

n
a
d
a
y
a
t
i
v
a
d

s
r
u
k
t
i
s
t
r
.

O
p
t
u
l
i

s
s
i
a
r
a
m
f
i
n
a
a
t

n
n
a
u
j

m
e
p
a
d
a
l

g
e
b
3 3. Optimalisasi infrastruktur yang berkelanjutan dalam penguatan konektivitas dan daya kepentingan rakyat. diwujudkan melalui Tata Kelola
y
n
a
r
k
l
e
g
n
s saing produktivitas wilayah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 pemerintahan yang baik melalui prioritas –

p
a
r
i
o
w
i
s

l
a
h
a
y
k
t
d
u
i
t
a
v
i
Penanganan permasalahan infrastruktur di diselesaikan. Selain itu, optimalisasi tentang Grand Design Reformasi Birokrasi prioritas pembangunan yang telah
Sumatera Utara pada masa pandemi jaringan irigasi dalam rangka mendukung 2010-2025 menyatakan bahwa Grand ditetapkan, dengan mempertahankan
tentunya memerlukan upaya-upaya yang peningkatan daya saing sektor Agraris, Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 opini laporan keuangan pemerintah
lebih fokus pada kebutuhan masyarakat pembangunan dan pengelolaan TPA ditetapkan melalui program reformasi Provinsi Sumatera Utara dengan 8
mengingat pada 2 (dua) tahun anggaran, Regional dan Sistem Penyediaan Air birokrasi pada 8 (delapan) area (delapan) kali WTP (Wajar Tanpa
pembangunan Sumatera Utara difokuskan Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan perubahan, yang menjadi acuan bagi Pengecualian) secara berturut-turut serta
pada penanganan Covid-19. Pada tahun- Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca Kementerian/Lembaga/Pemerintah memberi dukungan terhadap Pemerintah
tahun berikutnya diperlukan akselerasi serta penyediaan energi listrik dalam Daerah dalam melakukan Reformasi Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini
terhadap pembangunan infrastruktur. rangka pemenuhan kebutuhan listrik Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan
Penyelesaian pertanahan dan tata ruang rumah tangga miskin dan pertanian kelola pemerintahan yang baik. Indeks Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
juga menjadi konsentrasi Pemerintah terintegrasi menjadi upaya pemenuhan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian
Provinsi Sumatera Utara untuk Sumatera Utara pada Tahun 2020 kualitas pelayanan publik serta penataan
70 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 71
Triwulan I Tahun 2024