Page 101 - KFR Triwulan IV 2023 - Spread

BAB I | Sasaran Pembangunan dan BAB II | Analisis Ekonomi BAB III | Analisis Fiskal BAB IV | Pengembangan BAB V | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Prolog Tantangan Daerah Regional Regional Ekonomi Daerah Rekomendasi

memiliki peran dan fungsi yang salah regulasi serta terkait jasa layanan dan ke permasalahan pokok Pembangunan dan olahraga, dan belum optimalnya

satunya melakukan asistensi BLUD keuangan. Pembinaan BLUD oleh Kanwil Sumatera Utara yaitu belum optimalnya kualitas infrastruktur. Perumusan isu
di wilayah kerjanya. Diawali dengan DJPb Provinsi Sumut yang meliputi kualitas Pendidikan, belum optimalnya strategis telah dilakukan berdasarkan
koordinasi dengan Pemerintah Daerah, asistensi pengelolaan keuangan BLUD, derajat kesehatan masyarakat, belum permasalahan pokok serta permasalahan
Kanwil DJPb Provinsi Sumut telah FGD pengelolaan keuangan dan layanan optimalnya kesempatan kerja dan pembangunan dalam RPJMD Provinsi

menjalin sinergitas pembinaan BLUD BLUD serta Rapat Koordinasi dalam berusaha bagi masyarakat, belum Sumatera Utara, permasalahan
dengan BPKAD terkait dalam bentuk rangka sinergi pembinaan BLUD dirasa optimalnya pemanfaatan daerah pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah
Nota Kesepakatan. Pada Tahun 2023 sangat bermanfaat karena menjadi wadah berbasis agraris, belum optimalnya kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan
telah dilaksanakan penandatanganan diskusi yang menghasilkan rekomendasi pemanfaatan daerah berbasis pariwisata, RKP. Berikut disajikan konsistensi antara

Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb terhadap perkembangan BLUD yang belum maksimalnya kondisi sosial prioritas pembangunan daerah dengan
Provinsi Sumut dengan 19 (sembilan lebih baik di masa depan. kemasyarakatan dan olahraga, belum permasalahan dan Isu Strategis pada
belas) Pemerintah Daerah lingkup Sumut. optimalnya tata kelola pemerintahan RKPD 2023.
Adapun salah satu ruang lingkup Nota Berdasarkan hasil evaluasi dari asistensi

Kesepakatan yaitu asistensi/konsultasi BLUD yang dilaksanakan antara lain
pengelolaan dan pertanggungjawaban belum adanya pembinaan oleh BPKAD
keuangan negara/daerah. terhadap SKPD BLUD di wilayahnya.
Kemudian fleksibilitas BLUD belum
Asistensi BLUD Tahun 2023 merupakan dilaksanakan secara optimal dikarenakan

tindak lanjut dari koordinasi awal dalam peraturan yang masih dalam proses
bentuk Nota Kesepakatan antara penyusunan. Selain itu, pegawai BLUD
Kanwil DJPb Provinsi Sumut dengan juga belum memiliki pengetahuan yang

Pemerintah Daerah. Asistensi meliputi mendalam terkait tata kelola BLUD.
update permasalahan dan kelengkapan

III.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Identifikasi permasalahan pembangunan untuk Penentuan Prioritas dan Identifikasi

dilakukan terhadap seluruh bidang urusan Masalah Penyelenggaraan Urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah.
secara terpisah atau sekaligus terhadap
beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar Gambaran permasalahan utama

dapat dipetakan berbagai permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sumatera
yang terkait dengan urusan yang menjadi Utara, yakni: “Peningkatan Kesejahteraan
kewenangan dan tanggungjawab Masyarakat”. Indikasi lebih lanjut atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. permasalahan utama dimaksud akan
Oleh karena itu perumusan permasalahan menjadi perhatian penting dalam

di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi perumusan kebijakan pembangunan
dua yaitu Perumusan Permasalahan lima tahunan yang dijabarkan lebih rinci

100 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA Foto : Tim Bidang PPA II Kanwil DJPB Sumut
KAJIAN FISKAL REGIONAL
101
Tahunan 2023