Page 108 - KFR Triwulan IV 2023 - Spread
P. 108
Prolog BAB I | Analisis Ekonomi Regional BAB II | Analisis Fiskal Regional BAB IV | Pengembangan BAB V | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Rekomendasi
Ekonomi Daerah
permasalahan harmonisasi belanja dilakukan dalam harmonisasi belanja K/L Dari empat K/L di Sumut dengan pagu yang mendukung DAK Fisik dari total
pemerintah pusat yang mendukung dan DAK Fisik (RO Harmonis). yang mendukung DAK Fisik terbesar pagu yaitu masing-masing sebesar 45,36
DAK Fisik, serta mengetahui upaya yang yaitu Kementerian Pekerjaan Umum persen dan 24,84 persen. Untuk jumlah
dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar RO yang mendukung DAK Fisik, paling
IV.2. Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/DAK Fisik Rp2.483,54 miliar dari total pagu besar dari Kementerian Pertanian dengan
di Tingkat Wilayah Rp5.091,8 miliar (48,78 persen). Porsi jumlah RO sebanyak 46, Kementerian
UU HKPD yang merupakan perwujudan 4. Harmonisasi fiskal nasional antara terkecil dari Kementerian Kesehatan dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
konsolidasi fiskal antara pemerintah pusat keuangan pusat dan daerah dengan BKKBN yaitu sebesar R57,84 miliar dari dengan 45 RO, Kementerian Kesehatan
dan daerah memiliki empat pilar utama penyusunan program pembangunan total pagu Rp769,17 miliar (7,52 persen). dengan 35 RO dan Kementerian
yaitu daerah sesuai dengan prioritas dan Sementara untuk Kementerian Pertanian Pendidikan dengan 15 RO.
kebutuhannya terutama terkait dan Kementerian Pendidikan porsi pagu
1. perbaikan kebijakan transfer ke daerah pemenuhan pelayanan dasar publik.
serta pembiayaan daerah dengan 2. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik
mengubah ketentuan DAU, DAK dan Pengelolaan dana Transfer ke Daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik d. Irigasi: Pembangunan jaringan irigasi,
DBH; diharapkan dapat mengurangi
adalah dana yang dialokasikan dalam rehabilitasi jaringan irigasi, dan
2. reformasi perpajakan dan retribusi ketimpangan fiskal di daerah dan
APBN kepada daerah untuk membantu pembangunan bendungan.
daerah dengan penyederhanaan kesejahteraan antar daerah dapat lebih
mendanai kegiatan khusus yang bersifat e. Air Minum: Pembangunan sistem
jenis pajak, retribusi daerah dan merata. Harmonisasi pusat dan daerah
fisik yang sesuai dengan prioritas nasional penyediaan air minum (SPAM),
pengurangan biaya administrasi diperlukan dalam rangka mendukung
dan daerah. DAK Fisik memiliki tujuan rehabilitasi SPAM, dan pembangunan
pemungutan; kebijakan pemerintah dalam prioritas
untuk meningkatkan kualitas pelayanan sumur bor.
3. peningkatan kualitas belanja daerah nasional. Untuk itu diperlukan peran
publik, mempercepat pembangunan f. Sanitasi: Pembangunan sistem
yang mengharuskan daerah memiliki penting pemerintah daerah dalam
daerah, dan mengurangi kesenjangan pengolahan air limbah (SPAL),
kerangka pengeluaran jangka mengimplementasikan alokasi belanja
antar daerah. Pada tahun 2023, prioritas rehabilitasi SPAL, dan pembangunan
menengah, penganggaran daerah daerahnya.
kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik jamban.
yang lebih terpadu serta belanja
sebagai berikut:
berbasis kinerja;
Dalam rangka monitoring kinerja
IV.2.1. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik a. Pendidikan: Pembangunan ruang belanja K/L yang mendukung DAK Fisik,
1. Alokasi Anggaran K/L secara Umum kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan
pembangunan perpustakaan, dan DAK Fisik dilakukan terhadap 4 (empat)
Tabel IV.1 Alokasi Anggaran K/L Secara Umum (miliar rupiah)
pembangunan laboratorium. bidang yang telah dilakukan sinkronisasi
b. Kesehatan: Pembangunan puskesmas, pada tahap perencanaan/penganggaran,
rehabilitasi puskesmas, pembangunan yaitu:
rumah sakit, dan pembangunan
posyandu. a. Bidang Kesehatan dan Keluarga
c. Jalan: Pembangunan jalan baru, Berencana
rehabilitasi jalan, dan pembangunan b. Bidang Pertanian
Sumber : GFS Kanwil DJPb Sumut, 2024 (diolah) jembatan.
108 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 109
Tahunan 2023
