Page 148 - KFR Triwulan II 2024

P. 148

12. Optimalisasi Penggunaan DAK Fisik: Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam

Rekomendasi memenuhi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik serta mempercepat proses
pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
13. Pemantauan dan Evaluasi Lebih Intensif: Pemerintah pusat bekerja sama dengan
pemerintah darah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi lebih intensif terhadap
1. Diversifikasi Ekonomi untuk Meningkatkan PDRB: Pemerintah daerah perlu fokus pelaksanaan harmonisasi belanja di daerah untuk memastikan realisasi anggaran sesuai
pada diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang muncul
memberikan kontribusi besar pada PDRB. Ini termasuk pengembangan industri kreatif, secara lebih cepat.
teknologi informasi, dan peningkatan daya saing produk pertanian. 14. Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Inovasi Pertanian: Pemerintah perlu
2. Peningkatan Investasi Infrastruktur: pemerintah perlu menjaga momentum memperkuat ketahanan pangan dengan berinvestasi dalam penelitian dan
pertumbuhan ekonomi, investasi dalam infrastruktur harus ditingkatkan, terutama yang pengembangan varietas tanaman tahan iklim serta meningkatkan teknologi irigasi yang
mendukung sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. lebih efisien.
Ini akan membantu meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi regional. 15. Peningkatan Koordinasi dan Implementasi Program Mitigasi: pemerintah pusat,
3. Penguatan Program Penanggulangan Kemiskinan: Meskipun terjadi penurunan daerah, dan sektor swasta perluk melakukan upaya peningkatan koordinasi dalam
tingkat kemiskinan, pemerintah perlu terus memperkuat program penanggulangan implementasi program mitigasi perubahan iklim. Hal ini termasuk pemantauan yang lebih
kemiskinan dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ketat terhadap realisasi anggaran dan evaluasi program.
kesempatan kerja di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. 16. Rehabilitasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air: Pemerintah perlu fokus pada
4. Stabilisasi Inflasi Melalui Kebijakan Harga: Pemerintah perlu mempertahankan rehabilitasi sumber daya air dan pengembangan infrastruktur tahan cuaca ekstrem untuk
kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi, terutama mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang sering terjadi akibat
melalui intervensi di pasar pangan dan penguatan cadangan pangan. Ini penting untuk perubahan iklim.
menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang tidak diinginkan. 17. Pengembangan Program Edukasi dan Sosialisasi: pemerintah daerah perlu
5. Peningkatan Nilai Tambah Ekspor: Untuk mengatasi penurunan kinerja ekspor, melaksanakan Program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
pemerintah perlu mendorong peningkatan nilai tambah produk ekspor melalui masyarakat tentang pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini
peningkatan kualitas produk, inovasi, dan perluasan pasar ekspor baru. Ini termasuk termasuk melibatkan masyarakat dalam program seperti Kampung Iklim yang sudah
diversifikasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar global yang berubah. berjalan di beberapa tempat di Sumatera Utara.
6. Optimalisasi Penerimaan Pajak: Untuk mengatasi kontraksi pada penerimaan 18. Diversifikasi Ekonomi di Sektor Perikanan: Untuk mengurangi ketergantungan pada
perpajakan, pemerintah perlu melakukan penguatan kebijakan perpajakan dan perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim, Pemerintah perlu melakukan
peningkatan upaya penggalian potensi pajak, pemerintah darah perlu memaksimalkan diversifikasi ekonomi di wilayah pesisir. Ini dapat mencakup pengembangan sektor
penerimaan pajak daerah dan retribusi yang belum optimal. pariwisata berkelanjutan atau budidaya perikanan yang lebih adaptif terhadap perubahan
7. Perbaikan Pelaksanaan Anggaran: pemerintah Perlu melakukan upaya peningkatan iklim.
koordinasi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penyaluran dana
transfer ke daerah. Selain itu, percepatan revisi anggaran dan penyerapan belanja modal
harus menjadi prioritas untuk memastikan realisasi anggaran yang optimal.
8. Penguatan Belanja Modal: Meskipun belanja operasional mendominasi, pemerintah
perlu melakukan upaya peningkatan belanja modal untuk mendukung pembangunan
infrastruktur dan penguatan daya saing wilayah. Pemerintah juga perlu
mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif, seperti PPP (Public Private
Partnership), untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
9. Pengendalian Defisit: Untuk mengatasi defisit yang terus meningkat, pemerintah perlu
melakukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif, termasuk peningkatan
efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan dari sumber-sumber yang berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal.
10. Perbaikan Proses Pengadaan: Pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki
proses pengadaan barang dan jasa dengan mempercepat revisi anggaran, memperluas
e-catalog dengan lebih banyak penyedia lokal, serta mempercepat penyelesaian kendala
administratif seperti blokir anggaran.
11. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi: Kementerian/Lembaga dan pemerintah
daerah perlu melakukan upaya peningkatan koordinasi untuk memastikan sinkronisasi
yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama untuk proyek-
proyek strategis yang memerlukan harmonisasi belanja.

148 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 149

Triwulan II Tahun 2024

143 144 145 146 147 148 149 150