Page 96 - KFR Triwulan II 2024

P. 96

1. Monev Transfer Ke Daerah terhadap 5 (lima) Pemda Lingkup KPPN lingkup KPPN a. Melakukan intervensi yang berbeda dari berbagai sumber pendanaan.
Padang Sidempuan pada tanggal 23 Februari 2024 yang dihadiri oleh 2 orang dari • Sumber Dana Dekonsentrasi K/L dialokasikan untuk kegiatan teknis pelayanan

BPKAD, 2 orang dari DPMD dan 2 orang dari Inspektorat. kesehatan, peningkatan upaya kesehatan masyarakat, seperti: peningkatan
2. Monitoring dan Evaluasi TKD terhadap 2 (dua) Pemda Ligkup Pematang Siantar kapasitas petugas Kab/Kota dan Puskesmas, koordinasi lintas program/lintas
tanggal 20 Maret 2024 yang dihadiri oleh 2 orang dari BPKAD, 2 orang dari DPMD sektor, Supervisi dan Monev ke Kab/Kota dan Puskesmas.

dan 2 orang dari Inspektorat. • Sumber dana DAK Fisik Provinsi Sumatera Utara dialokasikan untuk
3. Monitoring dan Evaluasi TKD terhadap 4 (empat) Pemda Lingkup KPPN Balige pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Unit Pelayanan Dinas

pada tanggal 11 Juni 2024 yang dihadiri oleh 2 orang dari Sekretariat Daerah, 2 Kesehatan Provinsi yaitu, UPT RS Khusus Paru, UPT. RS Khusus Mata, UPT
orang dari BPKAD, 2 orang dari DPMD dan 2 orang dari Inspektorat. RS Khusus Lau Simomo, UPT Laboratorium Kesehatan, RS Jiwa Prof. Dr. M.
4. Monitoring dan Evaluasi TKD terhadap 3 (empat) Pemda Lingkup KPPN Ildrem, RS Umum Haji Medan

Tanjungbalai pada tanggal 20 Juni 2024 yang dihadiri oleh 2 orang dari Sekretariat b. Sasaran penggunaan dana
Daerah, 2 orang dari BPKAD, 2 orang dari DPMD dan 2 orang dari Inspektorat. • Sasaran untuk penggunaan Dana Dekonsentrasi K/L ditujukan bagi

III.5 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda peningkatan kualitas melalui peningkatan SDM
• Sasaran untuk dana DAK Fisik difokuskan pada peningkatan kualitas Fasilitas
1. Bidang Pendidikan
Kesehatan, terutama UPT Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Fasilitas
Pada bidang pendidikan satker sudah melakukan koordinasi dengan pemda
Kesehatan Laboratorium Kesehatan Provinsi.
terkait harmonisasi belanja. Dari 22 unit sudah ada 2 unit yang masuk DAK Fisik 2024,
• Penggunaan DAK Fisik juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas
sehingga yang perlu dikerjakan lagi adalah 20 unit sekolah. Pekerjaan pembongkaran
(Sarana, Prasarana) UPT Pelatihan Kesehatan yang menjadi fasilitas
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, namun karena tidak ada
pelaksana dari Pelatihan yang dialokasikan di Dekonsentrasi K/L Dinas
tersedia anggaran pada pemerintah kabupaten terkait maka kegiatan pembongkaran
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
akan dilakukan oleh anggaran BPPW Sumut. Selain itu satker BBGP Sumut juga selalu
4. Bidang Jalan
melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah terkait
Pada bidang jalan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk
peserta dan pelaksanaan kegiatannya.
mendukung sport centre pelaksanaan PON 2024. Selain itu, juga telah dilaksanakan
2. Bidang Pertanian
koordinasi pemda terkait pembebasan lahan Kawasan Prioritas. Koordinasi juga telah
Pada bidang pertanian, kegiatan satker Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo untuk
Pangan dan Hortikultura Prov Sumut bertumpu pada penyediaan benih didukung dengan
sosialisasi proyek jalan strategis. Pada kegiatan Dukungan Penanganan Jembatan
pembangunan gudang penyimpanan dan pengelolaan serta laboratorium pada UPT
Daerah, satker telah melakukan koordinasi dengan pemda. Pemda melakukan
dengan menggunakan dana DAK Fisik. Saat ini, kegiatan masih dalam tahap
pembebasan lahan yang akan dibangun jembatan dan sudah ada surat pernyataan
pelaksanaan pekerjaan dan diperkirakan selesai paling lama minggu 2 Agustus 2024.
Bupati untuk menerima aset setelah dibangun. Selain itu, pada kegiatan Pembangunan
Sementara, untuk benih jagung, satker masih mengajukan adendum kontrak.
Jembatan Strategis (ProPN) juga telah dilakukan koordinasi dengan pemda, terkait lahan
Sater Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) juga
dan rekayasa lalulintas.
melakukan koordinasi pemda terkait pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
5. Bidang Air Minum
apabila terjadi wabah/penyakit yang menyerang perkebunan petani. Selain itu, BBP2TP
Pada bidang air minum, koordinasi untuk harmonisasi belanja kegiatan Jaringan
juga melaksanakan pelatihan ke petani tentang penanganan pengendalian Organisme air baku yang dibangun/ditingkatkan telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi
Pengganggu Tanaman dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. dengan pemda dan masyarakat mengenai pembangunan jaringan air baku di Kabupaten
3. Bidang Kesehatan Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pada bidang kesehatan harmonisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

96 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 97

Triwulan II Tahun 2024

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101