Page 122 - twiv2024
P. 122

BAB 1  |  Analisis Ekonomi    BAB 2  |  Analisis Ekonomi    BAB 3  |  Analisis Fiskal
               Prolog
                                Regional                      Regional                      Regional





                Bab 4


                Pengembangan


                Ekonomi Daerah :




                Harmonisasi Belanja K/L dan DAK

                Fisik di Tingkat Wilayah






            4.1. Pendahuluan                                   anggaran  negara yang efisien guna
                                                               mewujudkan pemerataan layanan publik
            Kebijakan        desentralisasi        fiskal      dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
            mengamanatkan Pemerintah daerah provinsi,

            kabupaten, dan kota untuk mengurus                 Upaya Menteri Keuangan dalam
            sendiri urusan pemerintahan serta upaya            mewujudkan harmonisasi belanja dilakukan
            mencapai tujuan peningkatan pelayanan              melalui penetapan Standar Operasional
            dan kesejahteraan masyarakat. Transfer             Prosedur Bertautan (SOP Link) 70 Tahun
            ke Daerah (TKD) merupakan instrumen                2023 tentang Monitoring dan Evaluasi

            APBN dalam mendukung desentralisasi                (Monev) Perencanaan dan Penganggaran
            fiskal untuk mengurangi ketimpangan fiskal         Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer
            pusat dan daerah maupun antar daerah.              ke Daerah. Pelaksanaan Monev dilakukan

            Untuk mencapai harmonisasi belanja antara          melalui kolaborasi antara Direktorat
            pemerintah pusat dan daerah, kebijakan             Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat
            pengelolaan TKD senantiasa disempurnakan           Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),
            dengan aturan terbaru melalui Undang-              dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb). DJA
            Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang                  dan DJPK melaksanakan monev di bidang

            Hubungan Keuangan Antara Pemerintah                perencanaan dan penganggaran pada K/L
            Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).                dan TKD, sementara DJPb c.q. Kanwil DJPb

                                                               melaksanakan monev pada sisi pelaksanaan
            Salah satu pilar utama dari implementasi UU        anggaran. Peran Kanwi DJPb secara khusus

            Nomor 1 Tahun 2024 adalah pelaksanaan              mengawal pelakanaan belanja K/L yang
            sinergi kebijakan fiskal nasional. Fokus           mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK)
            tersebut dilaksanakan dengan penekanan             Fisik melalui beberapa aktivitas sebagai
            harmonisasi belanja antara pemerintah pusat        berikut.

            dan daerah sehingga tercipta penggunaan




           122     KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127