Page 6 - KFR Triwulan I 2025
P. 6
Prolog BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Fiskal
Regional Regional
defisit APBN di Sumut sebesar Rp8.630,44 dan keterbatasan armada distribusi yang
miliar (32,42% dari pagu). Berdasarkan menyebabkan keterlambatan pengiriman
derajat desentralisasi fiskal, Sumut termasuk makanan; sistem pembayaran reimburse
kedalam golongan “cukup” dengan skala dengan proses pencairan yang cukup
interval derajat desentralisasi fiskal sebesar lama; biaya makanan yang dianggap tidak
22,17%. Angka ini cukup rendah dibandingkan sesuai di daerah 3T (terdepan, terpencil,
Triwulan I 2024 yang mencapai 33,43%. dan tertinggal) atau daerah inflasi tinggi;
Sementara berdasarkan rasio kemandirian kurangnya keterlibatan pemda dan dinas
fiskal, Sumut mencatat angka 28,55% pendidikan; lemahnya pengawasan serta
atau termasuk ke dalam kategori pola kurangnya pemahaman dalam pengelolaan
hubungan “konsultatif”. Angka ini sangat keuangan negara.
rendah dibandingkan Triwulan I 2024 yang
mencapai 46,14% yang menunjukkan bahwa Analisis Tematik dengan topik “Analisis
Sumut memiliki tantangan ke depan untuk atas Peran dan Strategi Pengembangan
terus meningkatkan kemandirian fiskalnya Koperasi di Daerah” menggambarkan
dengan memperkuat basis ekonomi lokal perkembangan kondisi koperasi di Sumut
dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. yang pada tahun 2023 jumlahnya mengalami
pertumbuhan 3,20% (yoy) dengan
Adapun program Makan Bergizi jumlah anggota 1.495.208 orang. Alokasi
Gratis (MBG) di Sumut menunjukkan anggaran tahun 2025 yang mendukung
perkembangan yang cukup baik di tahun pengembangan koperasi dan UMKM pada
2025 sebagai awal pelaksanaan MBG. Kementerian KUKM sebesar Rp937,17
Potensi penerima manfaat program MBG miliar. Dukungan belanja Kementerian dan
di Sumut sebanyak 3.738.046 penerima Lembaga untuk pengembangan koperasi di
manfaat dengan total 1.762 SPPG. SPPG Indonesia hingga tahun 2024 menunjukkan
yang telah beroperasi sejak 6 Januari 2025 komitmen yang kuat dari pemerintah dalam
sampai dengan Triwulan I 2025 sebanyak 23 memperkuat sektor koperasi sebagai
SPPG yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota bagian dari perekonomian nasional.
dengan jumlah penerima manfaat sebanyak Beberapa program dan kebijakan yang telah
56.970 siswa atau 1,5% dari target penerima dilaksanakan meliputi dana bergulir, program
MBG. Kanwil DJPb Prov. Sumut telah pemberdayaan koperasi, kebijakan akuntansi
melaksanakan pemantauan pelaksanaan koperasi, peningkatan infrastruktur, dan
MBG di Sumut kepada 4 SPPG yaitu SPPG kolaborasi dengan lembaga keuangan.
Medan Timur, SPPG Medan Johor, SPPG
Medan Polonia, dan SPPG Gunung Sitoli. Selain belanja K/L, dukungan Pengembangan
Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat Koperasi di Daerah dialokasikan pada
beberapa isu yaitu keterbatasan logistik Belanja Transfer Ke Daerah dalam DAK Non
seperti kurangnya alat makan (omprengan); Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan
minimnya infrastruktur seperti kondisi Usaha Mikro Kecil yang pada tahun 2024
jalan belum teraspal di sekitar dapur MBG dialokasikan sebesar Rp10,94 triliun dan telah
6 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
