Page 60 - KFR Triwulan I 2025

Prolog BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Fiskal
Regional Regional

a. Derajat Desentralisasi Fiskal
PAD dengan bantuan pemerintah pusat

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah dan pinjaman. Berdasarkan perhitungan
rasio yang menunjukkan perbandingan yang dilakukan atas realisasi APBD Sumut
antara PAD dengan total pendapatan Triwulan I 2025, diperoleh hasil bahwa
daerah. Berdasarkan perhitungan atas pola hubungan dan tingkat kemampuan

realisasi APBD Triwulan I 2025, diperoleh daerah Sumut masih sangat rendah dengan
hasil bahwa Sumut termasuk kedalam perolehan angka kemampuan keuangan

Tabel 2.9. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Sumber : Depdagri, 1991 (diolah)
% Kemampuan Keuangan Daerah

00,00 – 10,00 Sangat Kurang
10,01 – 20,00 Kurang
20,01 – 30,00 Cukup
30,01 – 40,00 Sedang
40,01 – 50,00 Baik

> 5,00 Sangat Baik

golongan cukup dengan skala interval sebesar 28,55% atau termasuk ke dalam
derajat desentralisasi fiskal sebesar 22,17%. kategori pola hubungan “konsultatif”.

Angka ini cukup rendah dibandingkan Angka ini sangat rendah dibandingkan
Triwulan I 2024 yang mencapai 33,43%. Hal Triwulan I 2024 yang mencapai 46,14%.
ini menunjukkan urgensi dalam upaya nyata Kontraksi ini menunjukkan bahwa Sumut

untu meningkatkan kemampuan keuangan memiliki tantangan ke depan untuk terus
daerah di Sumut. meningkatkan kemandirian fiskalnya dengan
memperkuat basis ekonomi lokal dan
b. Rasio Kemandirian Fiskal efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Rasio kemandirian fiskal adalah rasio
Sampai Triwulan I 2025, tax ratio pajak
yang menunjukkan perbandingan antara
daerah Sumut sebesar 0,66%. Angka ini

Tabel 2.10. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Sumber : Nadeak, 2003

Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipatif

Tinggi 75% - 100% Delegatif

60 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA