Page 70 - KFR Triwulan I 2025
P. 70
Prolog BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Fiskal
Regional Regional
0,93 poin dan mengalami penurunan pada SPPG seperti Medan Timur dan Gunung
bulan Maret sebesar 0,15 poin. Berdasarkan Sitoli. Dari sisi infrastruktur, kondisi jalan
pemantauan Kanwil DJPb Sumut terhadap belum teraspal di sekitar dapur MBG
menu MBG selama 5 hari pelaksanaan (Senin yang menyebabkan hambatan distribusi
s.d Jumat), menu untuk protein hewani yang makanan, khususnya saat hujan. Selain
digunakan berasal dari Ayam dan Telur itu, armada distribusi masih terbatas
sebanyak 4 hari. Sementara protein hewani yang menyebabkan keterlambatan
yang bersumber dari Ikan sebagai menu MBG pengiriman makanan ke sekolah.
hanya 1 hari. Hal ini dikarenakan siswa-siswa
lebih menyukai menu MBG yang bersumber 3. Sistem pembayaran menggunakan
dari konsumsi ayam dan telur dibanding sistem reimburse sehingga yayasan
ikan. Dengan demikian, dampak MBG harus menalangi dana operasional
terhadap NTN belum menunjukkan dampak terlebih dahulu. Sementara, proses
secara signifikan. Penggunaan protein pencairan dana reimburse cukup
hewani yang bersumber dari Ikan sebagai lama (2 minggu) setelah pengajuan
menu MBG diharapkan dapat ditingkatkan sehingga menimbulkan beban likuiditas
frekuensi jumlah hari pelaksanaannya untuk pada yayasan. Pada beberapa kasus
mendukung akselerasi NTN di Sumut. juga terjadi kelebihan transfer dana ke
rekening virtual account yayasan yang
3. Isu-Isu dalam Pelaksanaan MBG menyebabkan idle money. Kebijakan
di Sumatera Utara bank yang mewajibkan saldo mengendap
minimal Rp1 juta per rekening VA
Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan
membuat dana tidak bisa digunakan. Hal
Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumut,
ini menyebabkan potensi pelanggaran
terdapat beberapa isu dalam pelaksanaannya
prinsip “money follows program” karena
sebagai berikut:
model reimburse dan akuntabilitas
berjenjang.
1. Cakupan dan realisasi MBG tergolong
masih rendah di Sumut. Dari total target
4. Biaya makanan berkisar Rp8.000–
3.738.046 penerima manfaat, hingga
Rp10.000 per anak dianggap tidak
April 2025 baru 1,5% (sekitar 56.970
mencukupi di daerah 3T (terdepan,
siswa) yang telah menerima manfaat
terpencil, dan tertinggal) atau daerah
MBG. Hanya 23 SPPG dari target 1.762
dengan inflasi tinggi.
SPPG yang telah beroperasi di 12
kabupaten/kota di Sumut.
5. Kurangnya keterlibatan pemerintah
daerah dan dinas pendidikan
2. Dari sisi logistik, terdapat kekurangan
menyebabkan penolakan program oleh
alat makan (omprengan) pada beberapa
70 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
