Page 112 - KFR Triwulan II 2023 [spread]
P. 112
Prolog BAB I | Analisis Ekonomi Regional BAB II | Analisis Fiskal Regional BAB III | Pengembangan BAB IV | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Rekomendasi
keberlangsungan pengambilan. ringan bagi petani dan nelayan dapat Pengembangan sektor pendidikan Rata-rata Lama Sekolah di Sumut
Pemerintah daerah antara lain dapat membantu untuk peningkatan produksi. dalam konteks pertumbuhan ekonomi berjumlah 9,71 tahun Angka ini masih
menetapkan jumlah maksimum yang dapat diarahkan kepada peningkatan berada di atas rata-rata nasional yang
dapat diambil dari alam, sertifikasi Pemerintah juga dapat mendorong kemampuan manusia dalam produksi. berjumlah 8,69 tahun. Namun demikian,
terhadap hasil-hasil produk hutan. berbagai pendanaan dan pendampingan Fungsi produksi menyatakan bahwa masih banyak Kabupaten/Kota di Sumut
dari pihak swasta, Badan Usaha Milik Output merupakan fungsi dari Modal yang berada di bawah Rata-rata Lama
Peranan pemerintah dalam pembangunan Negara (BUMN), Badan Usaha Milik dan Manusia (Sumber Daya Manusia). Sekolah. Sebanyak 21 Kabupaten/Kota di
sektor unggulan adalah sebagai Daerah (BUMD) dan Usaha Kecil dan Pendidikan merupakan sarana untuk Sumut memiliki Rata-rata Lama Sekolah
fasilitator pengembangan. Belanja Menengah (UMKM). Sinergi dari swasta meningkatkan kualitas sumber daya di bawah. Kabupaten Nias memiliki Rata-
pemerintah yang berkualitas akan dapat berupa permodalan, bahan baku, manusia dalam berperan di masyarakat. rata Lama Sekolah terendah dengan
mendukung pembangunan. Alokasi pemasaran, dan juga alat mesin produksi. Salah satu alat pengukuran dalam angka 5,88 Tahun. Di sisi lain, Rata-rata
anggaran ditujukan untuk pembangunan Pendanaan dapat memanfaatkan capaian Pendidikan dapat digunakan Lama Sekolah terpanjang berada di Kota
infrastruktur yang berperan penting anggaran Corporate Social Responsibility komponen Dimensi Pendidikan dari Medan yang berada di angka 11,5 Tahun.
dalam efisiensi produksi. Pemerintah (CSR) yang terdapat pada perusahaan- Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian terjadi disparitas yang
juga dapat melakukan belanja alat- perusahaan besar. Pendampingan dapat Dimensi Pendidikan diukur dari Rata- cukup signifikan terutama di kawasan
alat pertanian dan perikanan untuk dilakukan dengan cara pola anak asuh rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Pantai Timur dan Barat.
meningkatkan produksi. Pemerintah juga dan binaan yang diharapkan dapat Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah adalah
dapat melakukan berbagai pelatihan terjadi transfer knowledge terutama dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 Pada tahun 2022, angka Harapan Lama
untuk meningkatkan kompetensi para perusahaan pengguna bahan baku sektor tahun keatas yang telah diselesaikan Sekolah di Sumut berjumlah 13,31 Tahun.
petani dan nelayan. Akses permodalan pertanian, perkebunan, kehutanan dan dalam pendidikan formal (tidak termasuk Angka ini masih berada di atas rata-rata
dengan berbagai insentif dan bunga yang perikanan. tahun yang mengulang). Harapan nasional yang berjumlah 13,10 Tahun. Jika
Lama Sekolah lamanya sekolah (dalam ditilik lebih lanjut, terjadi variasi Harapan
III.4.2 Sektor Pendidikan tahun) yang diharapkan akan dirasakan Lama Sekolah yang cukup mendalam
oleh anak pada umur tertentu di masa antar Kabupaten/Kota. Harapan Lama
UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan terbagi atas tiga jenjang yaitu
mendatang. Sekolah terendah berada pada Kabupaten
Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
bahwa tujuan pendidikan adalah Dasar, Pendidikan Menegah, dan Grafik III.15 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama
Sekolah di Sumut Tahun 2022 (Tahun)
mengembangkan potensi peserta didik Pendidikan Tinggi. Jenjang Pendidikan
agar menjadi manusia yang beriman ini bersifat sequensial dimana pendidikan
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dimuai lahir hingga usia 6 tahun dan
cakap, kreatif, mandiri serta menjadi memasuki tahapan-tahapan Pendidikan
warga negara yang demokratis juga selanjutnya. Pemerintah menetapkan
bertanggung jawab. Pendidikan adalah Wajib Belajar yang merupakan program
sarana untuk menyiapkan warga pendidikan minimal yang harus diikuti
Indonesia menjadi manusia cakap di oleh warga negara Indonesia atas
masyarakat. tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintah daerah. Sumber: BPS, diolah
112 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 113
Semester I Tahun 2023