Page 146 - KFR Triwulan II 2023 [spread]
P. 146
C. ANALISIS TEMATIK REKOMENDASI
1. Sumber utama PAD di Sumatera Utara yakni pertanian A. PEMERINTAH DAERAH
berasal dari Pajak dan Lain-lain PAD
yang Sah. Adapun Retribusi hanya 5. Seluruh Pemda di Sumatera Utara 1. Pemerintah daerah perlu lebih serius penerimaan daerah baik dari sisi
berperan minimal, tidak lebih daripada masih mempersiapkan implementasi dalam peningkatan pertumbuhan kepatuhan penerimaan daerah
hasil Pengelolaan kekayaan daerah UU HKPD, dengan target yang perekonomian Sumut utamanya melalui program kemudahan dalam
yang dipisahkan. beragam, namun Sebagian besar dengan program pemberdayaan pembayaran seluruh penerimaan
menargetkan pengimplementasi UU UMKM. Jumlah UMKM yang daerah sehingga masyarakat dapat
2. Berdasarkan tren pertumbuhannya, HKPD untuk penguatan Local Taxing dominan di seluruh Sumut sangat terbantu dalam pengumpulan
Lain-lain PAD yang sah merupakan Power pada tahun 2024. membutuhkan uluran tangan penerimaan daerah.
sektor primadona yang tumbuh positif pemerintah untuk meningkatkan
di keseluruhan daerah, lebih daripada omset dan pengelolaan UMKM yang 5. Pemerintah Daerah perlu dilakukan
pertumbuhan penerimaan pajak. lebih baik. upaya-upaya pemenuhan kebutuhan
Mayoritas lain-lain PAD yang sah dokumen terkait pembayaran Dana
bersumber dari Pendapatan BLUD. 2. TPID sebagai tim yang diberikan Desa secara lebih awal untuk dapat
kewenangan untuk melakukan memitigasi jika terjadi permasalahan
3. Local Tax Ratio secara agregat pengendalian inflasi di daerah agar pada system terkait dapat diantisipasi
tumbuh bervariasi antardaerah di dapat meningkatkan kinerjanya dalam dan tidak terjadi keterlambatan
Sumatera Utara dengan pertumbuhan bentuk kegiatan yang dapat menjamin penyalurannya.
positif di sebagian daerah dan ketersediaan komoditas yang
pertumbuhan negatif di daerah berpengaruh kuat terhadap inflasi di 6. Optimalisasi Belanja Operasional
lainnya dan juga sebagian cenderung daerah. pemerintahan perlu dilakukan agar
volatil. komposisi belanja tidak timpang
3. Pemerintah daerah harus terus namun lebih dominan pada belanja
4. Diperoleh cukup keyakinan bahwa berusaha untuk menurunkan tingkat non Operasional yang berkontribusi
PDRD tumbuh seiring dengan pengangguran dan kemiskinan besar terhadap percepatan
peningkatan PDRB. Selanjutnya utamanya di daerah perkotaan melalui pertumbuhan ekonomi daerah.
dapat diidentifikasi bahwa sektor program-program pemberdayaan Percepatan pelaksanaan belanja
utama yang berkontribusi pada PDRB masyarakat sehingga masyarakat daerah perlu dilakukan dalam
tidak berkaitan langsung dengan yang masuk dalam kategori kerangka belanja berkualitas, sehingga
PDRD, seperti sector Pertanian, pengangguran memiliki pekerjaan mengurangi terjadinya dana yang idle
Kehutanan dan Perikanan, dalam yang dapat menghidupi diri sendiri di rekening BUD dan mempercepat
artian local taxing power saat ini dan membebaskan keluarganya dari pergerakan perekonomian daerah.
tidak memberikan kewenangan pada kemiskinan ekstrem. Pemerintah Daerah perlu mendorong
pemerintah daerah untuk memajaki para kepala OPD untuk memonitor
sektor utama yang menjadi sumber 4. Pemerintah daerah diharapkan perkembangan belanja dengan
utama PDRB di wilayah Sumatera dapat meningkatkan sumber-sumber lebih cermat dan berpegang pada
146 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 147
Semester I Tahun 2023
