Page 148 - KFR Triwulan II 2023 [spread]
P. 148
rencana kegiatan masing-masing holtikultura tidak dapat diselesaikan ini dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan belum mandiri
OPD sehingga dapat memutus rantai dan tetap berada pada NTP yang Lembaga Pendidikan dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan belanja
terjadinya keterlambatan Belanja rendah. Pemerintah Daerah harus yang dapat memberikan dukungan daerahnya. Pemda diharapkan untuk
daerah. melakukan upaya-upaya peningkatan beasiswa pada program ini. mempersiapkan berbagai kebijakan
kualitas pertanian tanaman untuk mendukung peningkatan
7. Berdasarkan data BPS, diketahui pangan dan holtikultura sehingga 10. Penerapan local taxing power Penerimaan asli daerah sehingga
bahwa sector unggulan di provinsi kesejahteraan petani tanaman sebagai salah satu pelaksanaan ketergantungan kepada transfer
Sumatera Utara triwulan II tahun pangan dapat meningkat mengikuti UU HKPD membutuhkan perhatian pemerintah pusat sedikit demi sedikit
2023 menunjukan sector Pertanian, kesejahteraan petani perkebunan. yang tidak sedikit. Local Taxing dapat diturunkan.
Kehutanan dan Perikanan. Sector Sosialisasi kepada masyarakat Power di Sumatera Utara tahun 2022
pertanian, kehutanan dan perikanan tentang pentingnya peningkatan adalah 1,76 persen, nilai tersebut 12. Sebagian besar pemda di sumatera
telah menjadi sector yang kualitas pengelolaan pertanian tumbuh 0,06 poin dibanding tahun utara memiliki rasio ketergantungan
memberikan kontribusi terbesar tanaman pangan perlu dilakukan sebelumnya. Besaran rasio PDRD yang tinggi dan rasio kemandirian
kepada perkonomian Sumut sejak agar masyarakat dapat memahami tahun 2022 tersebut menunjukkan yang rendah, oleh karena itu perlu
beberapa waktu lalu. Pemerintah berbagai upaya yang dapat dilakukan bahwa kemampuan daerah dalam dilakukan penguatan Local Taxing
Daerah perlu melakukan penetapan oleh petani untuk meningkatkan menggali dan mengonversi potensi Power melalui berbagai upaya
target untuk sector unggulan kesejahteraannya. pajak dan retribusi daerah menjadi meningkatkan penerimaan asli daerah,
dalam jangka Panjang ke depan penerimaan daerah masih rendah. sehingga daerah tidak bergantung
sehingga arah kegiatan dan program 9. Salah satu permasalahan Pendidikan Perlu dilakukan akselerasi oleh pemda pada transfer pemerintah pusat
pemerintah dapat diarahkan sesuai di Provinsi Sumatera Utara adalah dalam memetakan dan menggali untuk memenuhi kebutuhan belanja
target tersebut di masa datang. Pemerataan guru berkualitas potensi pajak dan retribusi daerah, daerahnya.
Demikian juga sector potensialnya. masih rendah sehingga Pendidikan serta melakukan sosialisasi kepada
Sector potensial dinamis berkembang berkualitas tidak dapat diakses secara stakeholder terkait penerapan pajak
tidak terpaku pada satu sector saja. mudah di seluruh Provinsi Sumatera daerah dan retribusi daerah untuk
Pemerintah Daerah harus memberikan Utara, untuk itu Pemerintah Daerah memberikan pemahaman dan
perhatian yang lebih kepada sector perlu melakukan upaya-upaya dukungan pelaksanaanya.
Pendidikan sebagai sector potensial untuk pemenuhan kebutuhan guru
sehingga dapat berkembang lebih di sekolah-sekolah yang berada di 11. Sampai dengan bulan Juli 2023
baik lagi ke depannya. daerah yang jauh dari jangkauan persentase share transfer pemerintah
(pantai barat sumut) melalui terhadap belanja (CVI 1) mencapai
8. Salah satu issu terpenting terkait program rekruitmen guru dengan 59,41 persen dan share pengeluaran
sector pertanian sebagai sector menggunakan pola beasiswa ikatan pemerintah yang tidak tercover
unggulan adalah subsector dinas pemerintah Provinsi Sumatera oleh pendapatan asli daerah (CVI 2)
perkebunan telah mendominasi Utara yang mensyaratkan kesediaan mencapai 57,02 persen. Sehingga
seluruh kegiatan sector pertanian untuk ditempatkan di seluruh wilayah dapat dikatakan bahwa pemda di
sehingga keberadaan subsector Provinsi Sumatera Utara untuk Sumatera Utara secara agregat masih
pertanian tanaman pangan dan jangka waktu ikatan dinas. Kegiatan sangat bergantung oleh transfer
148 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 149
Semester I Tahun 2023
