Page 56 - KFR Triwulan II 2023 [spread]

P. 56

Nama Satuan Kerja (K/L) Pagu Realisasi % Real- II.1.4.3. Berdasarkan Fungsi Pemerintahan
isasi
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBAN- 1.038.224.000 112.364.858 10,82% Tabel II.5 Klasifikasi Belanja berdasarkan Fungsi Pemerintahan
GUNAN NASIONAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN 299.091.000 33.203.000 11,10% TW II 2023 TW II 2022
MODAL Nama Fungsi Growth
BADAN PANGAN NASIONAL 7.224.527.000 - 0,00% Pagu Realisasi Pagu Realisasi

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN PELAYANAN UMUM 43.324,47 19.607,12 12.023,61 4.504,58 335,27%
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMI- 180.620.000 - 0,00%
GRASI PERTAHANAN 3.043,80 1.506,85 3.315,00 1.531,72 -1,62%
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK 546.800.000 - 0,00%
INDONESIA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4.330,03 2.021,18 4.208,88 1.849,63 9,27%

EKONOMI 5.977,28 1.768,72 4.675,02 1.507,78 17,31%
Sumber: Aplikasi OM-SPAN dan BPS Sumut, diolah
LINGKUNGAN HIDUP 526,07 176,48 429,23 145,17 21,57%
PERUMAHAN DAN FASILITAS
Berdasarkan tabel di atas dapat Rp27.706,99 miliar, dari jumlah tersebut UMUM 962,78 339,33 602,40 278,60 21,80%
diketahui bahwa pagu terbesar Belanja sebesar lebih dari 33,11% anggaran KESEHATAN 1.138,23 383,63 1.090,63 244,57 56,86%
K/L pada APBN Sumut terdapat pada tersebar di 15 K/L atau satuan kerja besar
PARIWISATA DAN BUDAYA 36,93 17,27 67,86 15,96 8,19%
satuan kerja di bawah Kementerian dengan total pagu sebesar Rp21.440,50
AGAMA 434,69 200,09 416,45 192,58 3,90%
Pekerjaan Umum dan Perumahan miliar dan terealisasi sebesar Rp8.408,51
Rakyat (PUPR) dengan pagu anggaran miliar. PENDIDIKAN 4.144,70 1.671,69 4.131,23 1.586,67 5,36%
sebesar Rp4.869,54 miliar dan terealisasi PERLINDUNGAN SOSIAL 34,88 14,65 30,07 10,48 39,81%
sebesar Rp1.147,14 miliar atau sebesar Beberapa K/L dengan pagu dan realisasi
Sumber: Aplikasi OM-SPAN dan BPS Sumut, diolah
23,56% dari alokasi yang ditetapkan, tertinggi diantaranya Kementerian
disusul oleh satker pada Kepolisian dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan juga untuk melihat besaran alokasi anggaran
Kementerian Agama. Hal ini menunjukan Rakyat, Kemenhan, POLRI, Kemenag, belanja TKDD terbagi menjadi 11 fungsi, menurut organisasi Kementerian/
di Provinsi Sumatera Utara prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Lembaga, tugas-fungsi pemerintah, dan

pembangunan masih dititikberatkan pada Riset dan Teknologi, Kementerian Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, belanja Kementerian/Lembaga, termasuk
sektor infrastruktur. Kebutuhan akan Perhubungan, KPU, Kementerian Agraria Lingkungan Hidup, Perumahan dan menciptakan penganggaran yang lebih
pembangunan infrastruktur diproyeksikan & Tata Ruang/BPN, Kementerian Hukum Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata tepat sasaran. Pada tahun 2023 alokasi
untuk dapat memberikan kontribusi dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Budaya, Agama, dan Pendidikan, dan untuk kelima fungsi berdasarkan fungsi

terhadap pertumbuhan perekonomian dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Perlindungan Sosial. Pada periode tahun belanja mencapai sebesar Rp63.953,87
di Sumut sehingga dapat memperlancar Kementerian Pertanian, Mahkamah anggaran 2022 s.d 2023 alokasi anggaran miliar (43,32%) dengan realisasi sebesar
sarana prasarana kegitan perekonomian Agung, Kementerian Kesehatan, didominasi oleh fungsi pelayanan Umum, Rp27.706,99 miliar. Hal ini menunjukkan
masyarakat maupun kalangan dunia Kejaksaan RI, dan Kementerian Ketertiban dan Keamanan dan Ekonomi. bahwa pelaksanaan APBN di Sumatera

usaha. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelompokan anggaran menurut Utara lebih terkonsentrasi pada kelima
Fungsi memiliki pengertian, perwujudan bidang tersebut, yaitu Pelayanan Umum,
Pada tahun 2023, total pagu untuk APBN tugas kepemerintahan di bidang tertentu Ekonomi, Pendidikan, Pertahanan
Sumut yang dikelola oleh Kementerian/ yang dilaksanakan dalam rangka serta Ketertiban dan Keamanan secara
Lembaga (K/L) adalah sebesar mencapai tujuan pembangunan nasional. keseluruhan alokasi belanja pemerintah

Rp64.746,32 miliar dan terealisasi sebesar Pengelompokan ini juga bertujuan pusat.

56 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 57
Semester I Tahun 2023

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61