Page 60 - KFR Triwulan II 2023 [spread]
P. 60

Prolog                  BAB I  |  Analisis Ekonomi Regional       BAB II  |  Analisis Fiskal Regional                  BAB III  |  Pengembangan         BAB IV  |  Analisis Tematik      BAB V  |  Kesimpulan dan
                                                                                                                                        Ekonomi Daerah                                                    Rekomendasi



            dengan angggaran sebesar Rp2,54 triliun            dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok                               Mengantisipasi pelemahan ekonomi                   guna mewujudkan belanja yang lebih

            dengan atau sebesar 3,85% dari pagu.               Masyarakat dengan total realisasi 0,08%                             global dan harga komoditas yang lebih              efisien dan berkualitas, dan akselerasi
            Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah              dari pagu.                                                          rendah di tahun 2023                               transformasi ekonomi, yang antara lain
            dengan anggaran sebesar Rp396,23                                                                                                                                          meliputi normalisasi aktivitas masyarakat
            miliar untuk 124.239 orang dan Bantuan             Untuk bidang infrastruktur pagu output                              Berbagai upaya dan strategi yang                   seiring perbaikan situasi pandemi;

            Lembaga dengan anggaran Rp100,14                   strategis untuk Tahun Anggaran 2023                                 dapat dilakukan Pemerintah dalam                   peningkatan daya tarik investasi termasuk
            miliar kepada 471 lembaga.                         adalah sebesar Rp5,77 triliun dialokasikan                          rangka peningkatan produktivitas                   hilirisasi manufaktur, ekonomi digital
                                                               pada Kementerian Perhubungan dan                                    dengan melanjutkan penguatan                       dan ekonomi hijau; dan mengembalikan
            Pada bidang kesehatan pagu output                  Kementerian Pekerjaan Umum dan                                      reformasi struktural melalui peningkatan           peran sektor manufaktur sebagai sumber
            strategis untuk Tahun Anggaran 2023                Perumahan Rakyat. Pada bidang                                       kualitas SDM dan pembangunan                       pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi

            adalah sebesar Rp1,19 triliun dialokasikan         infrastruktur, output yang telah terealisasi                        infrastruktur, reformasi penganggaran              industri.
            pada Kementerian Kesehatan, Badan                  sebesar 1,44% dari total pagu realisasi
            Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),                  terbesar antara lain Prasarana Bidang
                                                                                                                                   II.2 Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah
            dan Badan Kependudukan Dan Keluarga                SDA dan Irigasi sebesar Rp35,24 miliar,
            Berencana Nasional (BKKBN). Pada                   Prasarana Jaringan Sumber Daya Air                                  II.2.1 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
            bidang kesehatan, output yang telah                sebesar Rp16,54 miliar kedua output
            terealisasi antara lain Layanan Dukungan           strategis ini masih memasuki tahap                                  Aset adalah sumber daya ekonomi                           Grafik II.8 Perkembangan Nilai
            Manajemen Internal dengan anggaran                 pelaksanaan sehingga belum terdapa                                  yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh                Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

            sebesar Rp586,40 miliar atau sebesar               realisasi fisik output. Layanan Dukungan                            pemerintah sebagai akibat dari peristiwa
            3,47% dari pagu, Fasilitasi dan Pembinaan          Manajemen Internal merupakan output                                 masa lalu dan darimana manfaat
            Keluarga dengan anggaran sebesar                   dengan realisasi fisik terbesar yaitu 56                            ekonomi dan/atau sosial di masa depan

            Rp2,4 miliar kepada 430.637 keluarga               layanan dari total target 87 layanan.                               diharapkan dapat diperoleh baik oleh
                                                                                                                                   pemerintah maupun oleh masyarakat

                                                                                                                                   serta dapat diukur dalam satuan uang
            II.1.9. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara
                                                                                                                                   termasuk sumber daya non-keuangan
            APBN Tahun 2023 difokuskan pada                    harga komoditas global, utamanya                                    yang diperlukan untuk penyediaan jasa
            peningkatan produktivitas untuk                    kenaikan harga Crude palm oil (CPO)                                 bagi masyarakat umum dan sumber-
            transformasi ekonomi yang inklusif dan             dan adanya faktor implementasi Undang-                              sumber daya yang dipelihara karena                 Sumber: LKPP-TW Sumut Tahun 2022 dan 2023,
                                                                                                                                                                                      diolah
            berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian           Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang                                   alasan sejarah dan budaya. Dalam
            yang tinggi, Pemerintah melalui APBN               Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU                                pengertian aset ini tidak termasuk                 Kewajiban adalah utang yang timbul dari
            berupaya maksimal untuk menjaga                    HPP), seperti Program Pengungkapan                                  sumber daya alam seperti hutan,                    peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

            penguatan pemulihan ekonomi yang                   Sukarela (PPS) yang diadakan pada                                   kekayaan di dasar laut, dan kandungan              mengakibatkan aliran keluar sumber
            berkelanjutan.                                     Januari-Juni 2022 yang kemungkinan                                  pertambangan. Aset diakui pada saat                daya ekonomi Pemerintah. Dalam
                                                               tidak akan terulang lagi pada tahun 2023.                           diterima atau pada saat hak kepemilikan            konteks pemerintahan kewajiban muncul
            Kinerja penerimaan pajak sejauh ini                Mobilisasi Pendapatan perlu dilakukan                               berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi           antara lain karena penggunaan sumber
            menunjukkan tren yang baik pada tahun              seperti Menjaga Efektivitas Implementasi                            Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang,             pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

            2022, karena adanya pemulihan ekonomi              UU HPP; Penguatan basis pemajakan                                   Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset                lembaga keuangan, entitas pemerintahan
            setelah pandemic COVID-19. Kenaikan                dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;                              Lainnya.                                           lain atau lembaga internasional.




             60    KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA                                                                                                                                            KAJIAN FISKAL REGIONAL          61
                                                                                                                                                                                                       Semester I Tahun 2023
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65