Page 64 - KFR Triwulan II 2023 [spread]
P. 64
Prolog BAB I | Analisis Ekonomi Regional BAB II | Analisis Fiskal Regional BAB III | Pengembangan BAB IV | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Rekomendasi
belanja modal hanya sebesar harga beli/ Daerah berasal dariPendapatan Daerah penyetoran ke kas Negara, kuantitas Berdasarkan data PNBP yang sumber
bangun aset (Permendagri No.13 Tentang dan Pembiayaan. Belanja Modal adalah pelayanan yang diberikan Kementerian/ dari BMN pada semester I tahun 2023
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran anggaran untuk aset tetap Lembaga dan Kualitas pelayanan yang realisasi PNBP yang bersumber dari
2006). Dalam Lampiran III PMK No. 101/ berwujud yang memberi manfaat lebih diberikan Kementerian/Lembaga. BMN ialah Rp18,18 miliar atau sebesar
PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan dari satu periode akuntansi. Kementerian/Lembaga (K/L) kurang 202% dari target. Secara historis, tren
untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, tertarik terhadap pemanfaatan BMN penerimaan PNBP yang bersumber
Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Kontribusi Belanja Modal terhadap berupa sewa dikarenakan tidak adanya dari PNBP selalu melampaui target
Belanja Modal Gedung dan bangunan, pembentukan aset tetap BMN diperoleh insentif / prosentase imbal balik yang penerimaan. Hal ini tidak terlepas dari
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, dari hasil belanja modal terhadap total masuk sebagai anggaran operasional relatif rendahnya angka target PNBP
Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal nilai asset tetap. Pada Tahun 2023 Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga yang ditetapkan, mengingat banyaknya
Badan Layanan Umum (BLU). Secara didominasi oleh Belanja Modal Jalan, perlu adanya rumusan mengenai aset pemerintah yang memiliki potensi
spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Irigasi dan Jaringan 2,57% dari Total insentif terhadap optimalisasi PNBP dari sebagai penerimaan PNBP. Pemerintah
Modalbelum ditentukan aturannya. Aset sedangkan pada tahun 2022 pengelolaan BMN. juga harus menertibkan pemanfaatan
Namun seluruh jenis sumber-sumber kontribusinya hanya sebesar 1,59%.
penerimaan daerah dapat dialokasikan Secara keseluruhan kontribusi belanja
Tabel II.7 Target dan Realisasi PNBP Pengelolaan BMN
untuk mendanai Belanja Daerah modal terhadap pembentukan aset
diantaranya Belanja Modal. Sumber- tetap pemerintah (BMN) mengalami Target Target % Proyeksi
KPKNL Capaian s.d. Juni Capaian Penerimaan
sumber penerimaan daerah (Undang- peningkatan bila dibandingkan dengan Tahunan s.d. Juni s.d. Juni s.d. Juli
undang, 2004) yang dapat digunakan tahun 2022.
KPKNL MEDAN 19.500.000.000 5.850.000.000 13.851.094.626 208,68% 8.850.000.000
sebagai sumber pendaaan Belanja
KPKNL PEMA- 2.100.000.000 630.000.000 781.169.848 108,50% 960.000.000
TANGSIANTAR
II.2.3 Realisasi dan Potensi PNBP dari BMN KPKNL KISARAN 1.500.000.000 450.000.000 1.485.313.354 291,24% 680.000.000
KPKNL PADANG
Berdasarkan LKPP TW Sumatera Utara Pendapatan Negara dengan Aset SIDEMPUAN 33.00.000.000 990.000.000 2.062.344.861 182,11% 1.510.000.000
Semester I Tahun 2023, aset Pemerintah sebesar 7,24 persen. Namun besarnya TOTAL 26.400.000.000 7.920.000.000 18.179.922.689 202,00% 12.000.000.000
Daerah adalah sebesar Rp235,92 triliun. angka tersebut didominasi oleh
Sumber: Kanwil DJKN Sumut, diolah
Aset tersebut terdiri dari Aset Tetap penerimaan yang bersumber dari
sebesar Rp224,99 triliun atau sebesar pajak. Dari karakteristiknya, Penerimaan
95,37 persen, Investasi Jangka Panjang Perpajakan bersifat memaksa dan tidak yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pemanfaatan. Pengelola Barang harus
sebesar Rp2,32 miliar serta Aset Lainnya ada hubungannya secara langsung PNBP-nya yang tidak disetor ke kas terus mendorong seluruh Kementerian/
sebesar Rp1,91 miliar atau sebesar 0,81%. dengan pelayanan yang diterima oleh negara. Lembaga (K/L) untuk melakukan
Sementara jumlah Pendapatan Negara wajib pajak. Artinya hal tersebut tidak inventarisasi potensi PNBP Pemanfaatan
Pemanfaatan BMN akan menjadi lebih BMN di unitnya masing-masing untuk
dan Hibah adalah sebesar Rp17,08 triliun bisa menggambarkan “produktivitas”
dinamis dan turut serta membantu selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola
yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Pemerintah.
pemulihan perekonomian melalui adanya Barang; memperbaiki administrasi PNBP
Rp15,73 triliun dan PNBP sebesar Rp1,35
triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak Peraturan mengenai Pemanfaatan dan meningkatkan pelayanan dalam
(PNBP) dipengaruhi oleh beberapa BMN sehingga meningkatkan minat rangka Pemanfaatan Aset; mendorong
Dari data di atas, perbandingan faktor diantaranya ketepatan waktu masyarakat untuk menjadi mitra Kementerian/Lembaga (K/L) untuk
64 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 65
Semester I Tahun 2023
