Page 61 - KFR Triwulan II 2023 [spread]
P. 61

Prolog  BAB I  |  Analisis Ekonomi Regional  BAB II  |  Analisis Fiskal Regional  BAB III  |  Pengembangan   BAB IV  |  Analisis Tematik  BAB V  |  Kesimpulan dan
                 Ekonomi Daerah                                                    Rekomendasi



 dengan angggaran sebesar Rp2,54 triliun   dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok   Mengantisipasi pelemahan ekonomi   guna mewujudkan belanja yang lebih

 dengan atau sebesar 3,85% dari pagu.   Masyarakat dengan total realisasi 0,08%   global dan harga komoditas yang lebih   efisien dan berkualitas, dan akselerasi
 Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah   dari pagu.  rendah di tahun 2023  transformasi ekonomi, yang antara lain
 dengan anggaran sebesar Rp396,23                              meliputi normalisasi aktivitas masyarakat
 miliar untuk 124.239 orang dan Bantuan   Untuk bidang infrastruktur pagu output   Berbagai upaya dan strategi yang   seiring perbaikan situasi pandemi;

 Lembaga dengan anggaran Rp100,14   strategis untuk Tahun Anggaran 2023   dapat dilakukan Pemerintah dalam   peningkatan daya tarik investasi termasuk
 miliar kepada 471 lembaga.  adalah sebesar Rp5,77 triliun dialokasikan   rangka peningkatan produktivitas   hilirisasi manufaktur, ekonomi digital
 pada Kementerian Perhubungan dan   dengan melanjutkan penguatan   dan ekonomi hijau; dan mengembalikan
 Pada bidang kesehatan pagu output   Kementerian Pekerjaan Umum dan   reformasi struktural melalui peningkatan   peran sektor manufaktur sebagai sumber
 strategis untuk Tahun Anggaran 2023   Perumahan Rakyat. Pada bidang   kualitas SDM dan pembangunan   pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi

 adalah sebesar Rp1,19 triliun dialokasikan   infrastruktur, output yang telah terealisasi   infrastruktur, reformasi penganggaran   industri.
 pada Kementerian Kesehatan, Badan   sebesar 1,44% dari total pagu realisasi
 Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),   terbesar antara lain Prasarana Bidang
            II.2 Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah
 dan Badan Kependudukan Dan Keluarga   SDA dan Irigasi sebesar Rp35,24 miliar,
 Berencana Nasional (BKKBN). Pada   Prasarana Jaringan Sumber Daya Air   II.2.1 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
 bidang kesehatan, output yang telah   sebesar Rp16,54 miliar kedua output
 terealisasi antara lain Layanan Dukungan   strategis ini masih memasuki tahap   Aset adalah sumber daya ekonomi   Grafik II.8 Perkembangan Nilai
 Manajemen Internal dengan anggaran   pelaksanaan sehingga belum terdapa   yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh   Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

 sebesar Rp586,40 miliar atau sebesar   realisasi fisik output. Layanan Dukungan   pemerintah sebagai akibat dari peristiwa
 3,47% dari pagu, Fasilitasi dan Pembinaan   Manajemen Internal merupakan output   masa lalu dan darimana manfaat
 Keluarga dengan anggaran sebesar   dengan realisasi fisik terbesar yaitu 56   ekonomi dan/atau sosial di masa depan

 Rp2,4 miliar kepada 430.637 keluarga   layanan dari total target 87 layanan.  diharapkan dapat diperoleh baik oleh
            pemerintah maupun oleh masyarakat

            serta dapat diukur dalam satuan uang
 II.1.9. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara
            termasuk sumber daya non-keuangan
 APBN Tahun 2023 difokuskan pada   harga komoditas global, utamanya   yang diperlukan untuk penyediaan jasa
 peningkatan produktivitas untuk   kenaikan harga Crude palm oil (CPO)   bagi masyarakat umum dan sumber-
 transformasi ekonomi yang inklusif dan   dan adanya faktor implementasi Undang-  sumber daya yang dipelihara karena   Sumber: LKPP-TW Sumut Tahun 2022 dan 2023,
                                                               diolah
 berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian   Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang   alasan sejarah dan budaya. Dalam
 yang tinggi, Pemerintah melalui APBN   Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU   pengertian aset ini tidak termasuk   Kewajiban adalah utang yang timbul dari
 berupaya maksimal untuk menjaga   HPP), seperti Program Pengungkapan   sumber daya alam seperti hutan,   peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

 penguatan pemulihan ekonomi yang   Sukarela (PPS) yang diadakan pada   kekayaan di dasar laut, dan kandungan   mengakibatkan aliran keluar sumber
 berkelanjutan.  Januari-Juni 2022 yang kemungkinan   pertambangan. Aset diakui pada saat   daya ekonomi Pemerintah. Dalam
 tidak akan terulang lagi pada tahun 2023.   diterima atau pada saat hak kepemilikan   konteks pemerintahan kewajiban muncul
 Kinerja penerimaan pajak sejauh ini   Mobilisasi Pendapatan perlu dilakukan   berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi   antara lain karena penggunaan sumber
 menunjukkan tren yang baik pada tahun   seperti Menjaga Efektivitas Implementasi   Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang,   pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

 2022, karena adanya pemulihan ekonomi   UU HPP; Penguatan basis pemajakan   Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset   lembaga keuangan, entitas pemerintahan
 setelah pandemic COVID-19. Kenaikan   dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;   Lainnya.  lain atau lembaga internasional.




 60  KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA                                   KAJIAN FISKAL REGIONAL          61
                                                                                Semester I Tahun 2023
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66