Page 188 - KFR Triwulan IV 2023 - Spread
P. 188
Prolog BAB I | Analisis Ekonomi Regional BAB II | Analisis Fiskal Regional BAB IV | Pengembangan BAB V | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Rekomendasi
Ekonomi Daerah
4. Surplus/Defisit APBN: APBN Sumut Pendapatan transfer merupakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kualitas pelayanan publik, mempercepat
mengalami surplus sebesar Rp1.069,17 sumber utama bagi Sumatera Utara, alokasi sumber daya nasional yang efisien, pembangunan daerah, dan mengurangi
miliar pada tahun 2023, tetapi defisit menyumbang 75,29% terhadap transparan, akuntabel, dan berkeadilan kesenjangan antar daerah.
APBN dalam tiga tahun terakhir total pendapatan. Meskipun realisasi guna mewujudkan pemerataan layanan
menunjukkan tren yang meningkat. Ini pendapatan transfer mengalami publik dan peningkatan kesejahteraan 16. Monitoring dan evaluasi belanja K/L
terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan, terdapat penurunan masyarakat di seluruh Indonesia. yang mendukung DAK Fisik dilakukan
belanja. signifikan pada belanja tidak terduga. secara berkala, terutama dalam bidang-
Belanja operasional masih dominan, 12. Strategi pembangunan wilayah bidang seperti kesehatan, pertanian,
5. Pengelolaan Badan Layanan Umum dengan belanja pegawai mencapai Sumatera, khususnya Sumatera pendidikan, dan jalan.
(BLU): Terdapat 11 satker BLU di Sumut 52,39%. Sumut juga mengalami defisit Utara, mengutamakan pemerataan,
yang mengalami pertumbuhan aset. pada tahun 2023, sehingga perlu pertumbuhan, pelaksanaan otonomi 17. Meskipun terdapat capaian realisasi
Meskipun demikian, ada beberapa satker pembiayaan tambahan. Di samping daerah, penguatan konektivitas, serta yang baik dalam beberapa bidang,
yang belum mencapai rasio penerimaan itu, pembiayaan daerah mengalami mitigasi dan pengurangan risiko bencana. masih terdapat beberapa kendala dan
PNBP terhadap belanja sebesar 50 penurunan signifikan, menurun 26,61% Ini tercermin dalam revisi RPJMD dan tantangan dalam implementasi program
persen. dibandingkan tahun sebelumnya. prioritas pembangunan yang mengalami pembangunan, yang perlu terus dipantau
perubahan dari lima menjadi delapan dan dievaluasi untuk memastikan efisiensi
6. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit 9. Undang-Undang Dasar Republik prioritas. dan efektivitas penggunaan dana publik
Ultra Mikro (UMi): Penyaluran KUR dan Indonesia Tahun 1945 memberikan serta pencapaian tujuan pembangunan.
UMi mengalami penurunan pada tahun mandat kepada pemerintah daerah 13. Harmonisasi belanja Kementerian/
2023, disebabkan oleh kebijakan KUR untuk mengatur urusan pemerintahan Lembaga (K/L) dengan Dana Alokasi Bidang Kesehatan:
baru dan tingginya suku bunga. secara otonom, namun dengan adanya Khusus (DAK) Fisik di Provinsi Sumut
Hubungan Keuangan antara Pemerintah tahun anggaran 2023 penting untuk Dalam bidang kesehatan, Dana Alokasi
7. Pengelolaan Manajemen Investasi: Pusat dan Pemerintahan Daerah, memastikan sinergi dan efisiensi Khusus Fisik (DAK Fisik) dialokasikan
Penyaluran pinjaman dan kredit diperlukan pengaturan yang adil, selaras, penggunaan dana publik, serta untuk mendukung kegiatan fisik yang
pemerintah di Sumut juga mengalami dan akuntabel. memaksimalkan pencapaian tujuan berkaitan dengan kesehatan daerah dan
perubahan, dengan hanya satu pinjaman pembangunan daerah dan nasional. prioritas nasional. Pada tahun 2023, arah
yang aktif pada tahun 2023. 10. Melalui Undang-Undang Nomor 1 kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 14. Harmonisasi tersebut dilakukan difokuskan pada penguatan Sistem
8. Isu Strategis Pelaksanaan APBN Pemerintah Pusat dan Pemerintahan dengan menyelaraskan program/kegiatan Kesehatan Nasional, peningkatan kualitas
Daerah: Perekonomian global yang tidak Daerah, ditetapkan arah baru dalam K/L dan DAK Fisik dengan prioritas layanan kesehatan ibu dan balita, serta
stabil mempengaruhi APBN Sumut, hubungan keuangan tersebut dengan pembangunan daerah, serta sinkronisasi percepatan penurunan prevalensi balita
dengan upaya untuk meningkatkan ruang lingkup yang mencakup berbagai perencanaan dan penganggaran. stunting. Dana tersebut juga disalurkan
produktivitas dan menjaga pemulihan aspek seperti penerimaan daerah, ke empat subbidang utama, termasuk
ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan pengelolaan TKD, pengelolaan belanja 15. Bidang-bidang utama yang mendapat keluarga berencana, pengendalian
upaya lebih lanjut untuk meningkatkan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal alokasi anggaran dari DAK Fisik antara penyakit, penurunan angka kematian ibu
pendapatan, mengelola belanja, dan nasional. lain pendidikan, kesehatan, jalan, dan bayi, serta intervensi stunting.
mengoptimalkan program-program pertanian, air minum, dan sanitasi. DAK
pemerintah. 11. Implementasi Hubungan Keuangan Fisik bertujuan untuk meningkatkan Bidang Pendidikan:
188 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 189
Tahunan 2023
