Page 90 - KFR Triwulan II 2024
P. 90

BAB I  |  Analisis Ekonomi             BAB II  |  Analisis Fiskal                             BAB III  |  Pengembangan         BAB IV  |  Analisis Tematik           BAB V  |  Kesimpulan dan
                 Prolog                                                                                                                 Ekonomi Daerah                                                         Rekomendasi
                                          Regional                               Regional

                          •  Pada KRO DCM.602, DCM.601 telah dilakukan revisi KPA Bulan Juni                                                     •  Pada KRO RBF.002 terjadi kendala dalam pembebasan lahan karena bukan
                      b.  Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                  pemda yang menyediakan lahan. Terdapat 4 bidang yang belum selesai yaitu

                          •  Pada seluruh KRO tidak ada pengadaan secara E-Catalog karena kegiatan                                                   3 bidang swasta dan 1 bidang kantor imigrasi.
                              hanya untuk paket meeting full board/full day.                                                                 d.  Regulasi

                      c.  Sumber Daya Manusia                                                                                                    •  Pada  KRO  RBF.002  memerlukan  koordinasi  lanjutan  dengan  pemda  terkait
                          •  Pada seluruh KRO terjadi tantangan karena posisi Kepala Dinas sejak bulan                                               lahan  dan  rekayasa  lalu  lintas.  Terkait  pembebasan  lahan,  DJKN  telah

                              Maret 2024 kosong, kemudian digantikan dengan Plh yaitu Sekretaris Dinas.                                              membantu melakukan mediasi ke pihak pemilik lahan yang belum bersedia
                              Sementara sesuai ketentuan pejabat Plh. tidak dapat menjabat sebagai KPA.                                              melepaskan kepemilikan lahan.
                              Penunjukan Plt. Kepala Dinas menggantikan Plh. baru dilakukan diawal bulan                               5.  Bidang Air Minum
                              Mei 2024. Penunjukan Plt sebagai KPA dan penunjukan PPK baru dilakukan                                              Pada bidang Air Minum terdapat 4 RO Harmonis yang dilakukan monitoring dan

                              di bulan Juni 2024.                                                                                          evaluasi terkait tantangan yang dihadapi oleh satker baik dalam proses penganggaran,
                4.  Bidang Jalan                                                                                                           pengadaan  barang  dan  jasa,  eksekusi  kegiatan,  regulasi  dan  sumber  daya  manusia.

                           Pada  bidang  jalan  terdapat  9  RO  Harmonis  yang  dilakukan  monitoring  dan                                Terdapat 2 satker yang terkait dengan RO Harmonis, yaitu SNVT Pelaksanaan Jaringan
                    evaluasi terkait tantangan yang dihadapi oleh satker baik dalam proses penganggaran,                                   Pemanfaatan  Air  Sumatera  II  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Pelaksanaan  Prasarana
                    pengadaan  barang  dan  jasa,  eksekusi  kegiatan,  regulasi  dan  sumber  daya  manusia.                              Permukiman Wilayah III Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan

                    Terdapat 1 satker yang terkait dengan RO Harmonis, yaitu Pelaksanaan Jalan Nasional                                    satker terkait, berikut tantangan yang dihadapi satker di tahun 2024 ini:
                    Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan satker terkait,                                   a.  Penganggaran

                    berikut tantangan yang dihadapi satker di tahun 2024 ini:                                                                    •  Pada KRO RBB.001 dana ABT untuk paket Pembangunan SPAM IKK Afulu
                      a.  Penganggaran                                                                                                               Kabupaten  Nias  Utara  baru  terbit  bulan  Oktober  2023  menyebabkan  tidak
                          •  Pada seluruh KRO deviasi di halaman III DIPA terjadi karena perencanaan di                                              dapat berkontrak sehingga pada tahun 2023 terserap 47,51 persen. Realisasi

                              awal  triwulan  tidak  mengakomodir  adanya  tambahan  kontrak  di  triwulan                                           dibawah Rencana Penarikan Dana halaman III DIPA. Hal tersebut, disebabkan
                              berjalan. Misal di bulan Mei ada kontrak yang telat ditandatangani sehingga                                            oleh  progres  fisik  pekerjaan  pembangunan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum

                              terjadi deviasi nilai kontrak.                                                                                         (SPAM)  di  Kab.  Nias  Utara  dan  Kota  Gunungsitoli  yang  mengalami
                      b.  Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                  keterlambatan.
                          •  Pada  KRO  CDF.002  terjadi  keterlambatan  saat  penandatanganan  kontrak                                          •  Pada  KRO  RBB.007  blokir  Automatic  Adjustment  baru  dibuka  pada  25  Juli

                              sehingga  baru  ditandatangani  pada  bulan  Mei  2024.  Kegiatan  ditargetkan                                         2024.
                              selesai di bulan Desember 2024.                                                                                b.  Pengadaan Barang dan Jasa

                          •  Pada  KRO  CBF.024,  CDF.010  mengalami  kendala  dalam  mendapatkan                                                •  Pada  KRO  CBS.201  sebelum  melaksanakan  tender  harus  terlebih  dahulu
                              pekerja  karena  upah  yang  ditawarkan  dalam  pekerjaan  ini  sebesar                                                melaksanakan  reviu  desain,  namun  kegiatan  reviu  desain  mengalami
                              Rp100.000,-  lebih  kecil  dari  yang  ditawarkan  oleh  pekerjaan  di  lahan  sawit                                   keterlambatan sehingga berdampak keterlambatan pelaksanaan tender. Selain

                              sebesar Rp130.000,-.                                                                                                   itu, pada lokasi Kab. Humbang Hasundutan mengalami keterlambatan dalam
                      c.  Eksekusi Kegiatan                                                                                                          lelang karena menunggu kelengkapan dokumen lelang.

                          •  Pada KRO RBC.004 kontrak baru dibuat pada bulan Juli 2024 karena pagu                                           c.  Eksekusi Kegiatan
                              baru masuk pada akhir Juni 2024. Kegiatan ditargetkan akan diselesaikan pada                                       •  Pada  KRO  RBB.001  terdapat  beberapa  kendala  saat  eksekusi  kegiatan,
                              Desember 2024 dengan perkiraan realisasi mencapai 75 persen pada akhir                                                 masyarakat  meminta  kompensasi  hibah  lahan  sehingga  butuh  waktu

                              Agustus 2024.                                                                                                          penyelesaian dari Desember 2023 sampai dengan maret 2024. Curah hujan



            90     KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA                                                                                                                                                KAJIAN FISKAL REGIONAL    91

                                                                                                                                                                                                           Triwulan II Tahun 2024
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95