Page 105 - twiv2024
P. 105
BAB 4 | Pengembangan BAB 5 | Analisis BAB 6 | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Tematik Rekomendasi
jumlah penyaluran sebesar Rp11.871,21 miliar mencapai Rp915,03 miliar yang disalurkan
kepada 248.742 debitur. Disusul skema KUR kepada 163.993 debitur. Nilai penyaluran
Kecil sebesar Rp3.738,81 miliar kepada 14.661 tersebut meningkat sangat signifikan sebesar
debitur, dilanjutkan dengan Skema KUR 104,91 persen dibandingkan penyaluran
SUPERMI sebesar Rp61,27 miliar kepada tahun 2023 sebesar Rp446,56 miliar yang
6.638 debitu, dan skema KUR TKI dengan disalurkan kepada 90.909 debitur.
skema terkecil diminati dengan penyaluran
sebesar Rp375,20 juta kepada 12 debitur. Penyaluran UMi mengalami peningkatan
akibat tingginya peminat masyarakat
Secara kumulatif terjadi fluktuasi dalam terutama UMKM pada nilai pinjaman kredit
penyaluran KUR sepanjang tahun 2024, UMi yang terlalu besar dan dapat tergabung
terutama penurunan yang signifikan dengan kelompok UMKM sejenisnya. Para
pada kuartal terakhir. Ketidakpastian arah penyalur UMi juga turut memberikan
kebijakan ekonomi sepanjang 2024 karena pembinaan terhadap para debiturnya,
momentum Pemilihan Umum Presiden sehingga dapat menambah insight dalam
maupun Pemilihan Kepala Daerah turut pengembangan bisnis rumah tangga para
mendorong sikap hati-hati dari pelaku usaha. debitur UMi.
Kredit Ultra Mikro (UMi) 3.1.6. Isu Strategis Pelaksanaan
APBN Daerah
Seiring dengan penyaluran KUR, Penyaluran
Kredit Ultra Mikro (UMi) di Sumut juga Adapun isu strategis pelaksanaan APBN
mengalami tren positif. Pada tahun 2024 Daerah berdasarkan 11 Kementerian/
total penyaluran UMi di Provinsi Sumut Lembaga dengan pagu terbesar,
Grafik 3.7 Perkembangan Penyaluran UMi yaitu:
(dalam miliar rupiah)
Sumber : Sintesa, diolah 1. Kementerian PUPR: Pada
satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III Provinsi
Sumatera Utara, pekerjaan di
lapangan terhambat (realisasi
belanja modal masih 51,69
persen) karena sulitnya akses
karena jarak dan cuaca hujan,
serta ketersediaan bahan di
daerah remote;
2. Kemenhan: Belanja Barang
terdapat pada output Kebijakan
KAJIAN FISKAL REGIONAL 105
Tahunan 2024
