Page 106 - twiv2024
P. 106
BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Ekonomi BAB 3 | Analisis Fiskal
Prolog
Regional Regional Regional
Bidang Ruang dan Pertanahan dan anggaran sebesar Rp1,36 miliar, adanya
Belanja Modal pada output Sarana capaian belanja 53 salah satu saker 90
Bidang Kesehatan yang masih proses persen hingga akhir tahun, ada beberapa
tender dan akan dibayarkan pada bulan satker yang tidak melakukan revisi hal III
Desember; DiPA karena sedang melaksanakan revisi
3. Kemenag: Belanja Barang pada di DJA dan Eselon I.
beberapa Unit Es. I pada output Fasilitas 8. Kemenkes: Realisasi rendah pada belanja
Dan Pembinaan Keluarga, Peningkatan modal peralatan dan mesin untuk sarana
Manajemen Lembaga Pemerintah, bidang Kesehatan masih belum memiliki
Bantuan Lembaga Dan Layanan realisasi dari pagu sebesar Rp11,93
Manajemen Kinerja Internal dengan persen.
realisasi masih 0 persen disebabkan 9. Bawaslu: Realisasi rendah pada belanja
MP PNBP belum diterima; barang dikarenakan anggaran hibah yang
4. Kepolisian RI: MP PNBP pada satker diinputkan pada DIPA tahun anggaran
Polres masih dalam proses penetapan 2024 hampir 90 persen berasal dari
eselon I, sehingga penyerapan anggaran hibah yang diperoleh dari Pemerintah
dengan sumber dana PNBP belum Daerah.
dapat dilakukan. Indikator IKPA yang 10. Kemenkumham: Pagu blokir AA baru
berpotensi tidak optimal di Triwulan IV dibuka pada akhir September 2024,
adalah deviasi halaman III DIPA terkait dan juga terdapat beberapa satker yang
dengan pagu tambahan hibah pilkada. memiliki pembukaan pagu blokir tersebut
5. KPU: Rendahnya realisasi Belanja Modal tidak mengajukan revisi halaman III DIPA
dan Belanja Barang untuk kegiatan Teknis ke Kanwil DJPb, menyebabkan potensi
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang turun atau tidak optimalnya Nilai IKPA.
bersumber dari dana Hibah Langsung 11. Kementan: Kontrak terdaftar sebanyak
untuk Pilkada yang akan diselengarakan 192 kontrak (Rp230,13 miliar) dan yang
pada Bulan November 2024; telah terealisasi sebanyak 160 kontrak
6. Kemenhub: Pekerjaan pembangunan/ (Rp 129,74 miliar). Kontrak yang jatuh
peningkatan jalur KA karena masih tempo Oktober namun belum dibayarkan
menunggu persetujuan Detail Enginering sebesar Rp 17,77 miliar. Kontrak terjadwal
Design (DED), pembebasan lahan, jatuh tempo November Rp9,82 miliar dan
dan penyedia mengajukan perubahan Desember Rp62,04 miliar untuk belanja
metode kerja yang menyebabkan barang dan modal.
penambahan alokasi anggaran lebih
dari 10 persen.
7. Kemendikbudristek: Nilai IKPA tidak
maksimal karena masih terdapat blokir
106 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
