Page 196 - twiv2024
P. 196

BAB 1 |  Analisis Ekonomi     BAB 2  |  Analisis Ekonomi    BAB 3  |  Analisis Fiskal
               Prolog
                                Regional                      Regional                      Regional



                ekosistem ekonomi pertanian dengan             BPKAD: BPKAD perlu memastikan

                dukungan akses pasar, pembiayaan               efektivitas penyaluran anggaran ketahanan
                petani, dan insentif bagi agribisnis.          pangan di daerah masing-masing agar lebih
                                                               tepat sasaran, terutama di daerah dengan
            Pemerintah:                                        kerawanan pangan tinggi



            1.  Pemerintah perlu melakukan upaya               Pemkab/pemko: Pemerintah kab/kota
                peningkatan efektivitas penerimaan             perlu meningkatkan optimalisasi penyaluran
                pajak dan  PNBP  dengan memperluas             DANA Trasnfer ke Daerah khususnya DAK
                basis pajak dan meningkatkan kepatuhan         FISIK melalui peningkatan kordinasi antar

                wajib pajak.                                   pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi
            2.  Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan         lagi gagal salur di wilayah Provinsi Sumatera
                pemkab/pemko dalam mempercepat                 Utara.
                pembebasan lahan untuk proyek

                infrastruktur strategis guna menghindari       Kanwil DJPB Provinsi Sumut :
                keterlambatan pembangunan.
            3.  Pemerintah provinsi bekerjasama                1.  Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara
                dengan pemkab/pemko terkait                        bekerjasama dengan Pemrovsu perlu

                untuk      memberikan        dukungan              melakukan upaya Sinkronisasi kebijakan
                dalam pengembangan Kawasan                         pusat dan daerah dalam alokasi dan
                yang  ditetapkan  sebagai  daerah                  eksekusi anggaran infrastruktur untuk
                pengembangan pariwisata di luar                    menghindari tumpang tindih program.

                sector pertanian dan industry yang terus       2.  Kanwil DJPB Provinsi Sumatera utara
                berkembang di Sumatera Utara.                      perlu mengambil Langkah-langkah
                                                                   strategis dalam upaya Meningkatkan
            Satuan kerja: Satuan kerja di provinsi                 kapasitas SDM dalam pengelolaan
            Sumatera Utara yang memiliki belanja                   anggaran di tingkat daerah agar lebih

            modal signifikan perlu melakukan upaya-                efisien dan tepat guna.
            upaya untuk  Optimalisasi belanja modal            3.  Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara
            dengan memastikan perencanaan proyek                   bekerjasama  dengan  BPKP  untuk

            infrastruktur tepat waktu dan tepat sasaran.           memperkuat monitoring dan evaluasi
                                                                   (Monev) terhadap proyek-proyek
            Dinas Perdagangan dan Perindustrian:                   infrastruktur dan layanan publik untuk
            Dinas perdagangan bekerjasama  dengan                  memastikan efektivitas proyek-proyek
            BULOG perlu mengoptimalkan cadangan                    yang harus dikerjakan di daerah

            pangan daerah untuk menjaga stabilitas
            harga  dan ketersediaan  bahan  pangan
            pokok.




           196     KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
   191   192   193   194   195   196   197   198