Page 193 - twiv2024
P. 193
BAB 4 | Pengembangan BAB 5 | Analisis BAB 6 | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Tematik Rekomendasi
makanan pokok utama. pada pembangunan bendungan dan
• Produksi padi 2023 mencapai 2,087 juta irigasi.
ton GKG, mengalami sedikit penurunan • Kementerian Pertanian menerima
(-0,05%) dibandingkan 2022. Rp429,23 miliar, dialokasikan untuk
• Surplus beras di Sumut mencapai 730 optimasi lahan dan penyediaan benih.
ribu ton, menunjukkan bahwa Sumut • Kementerian Kelautan dan Perikanan
mampu memenuhi kebutuhan sendiri menerima Rp179,93 miliar, mendukung
dan menyuplai ke provinsi lain. perikanan tangkap dan pelabuhan.
• Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumut • Badan Pangan Nasional mengalokasikan
2023 sebesar 75,97, meningkat dari Rp1,15 miliar, dengan realisasi hampir
tahun sebelumnya, dengan Deli Serdang 100%.
memiliki nilai IKP tertinggi (86,81).
19. Dampak dan Analisis Ketahanan Pangan
17. Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan
Pangan • Produktivitas padi berpengaruh
signifikan terhadap ketahanan pangan,
• Produktivitas padi menjadi faktor dengan koefisien regresi positif.
utama, dengan tiga kabupaten produksi • Kemiskinan berpengaruh negatif
tertinggi: Serdang Bedagai, Deli Serdang, terhadap IKP, menunjukkan bahwa
dan Simalungun. semakin tinggi kemiskinan, semakin
• Keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh rentan ketahanan pangan.
tingkat kemiskinan, di mana Kabupaten • Efektivitas air bersih berpengaruh
Deli Serdang memiliki tingkat kemiskinan tetapi tidak signifikan, mengindikasikan
terendah (3,44%), sedangkan Kabupaten perlunya peningkatan akses air bersih.
Nias Barat tertinggi (26,42%). • Realisasi belanja ketahanan pangan
• Akses air bersih masih menjadi berkontribusi meningkatkan IKP, namun
tantangan, dengan beberapa daerah efektivitas penyalurannya masih perlu
memiliki efektivitas rendah, seperti ditingkatkan.
Labuhan Batu Selatan (hanya 23,32%).
18. Implementasi Kebijakan Ketahanan
Pangan
• Alokasi anggaran ketahanan pangan
2024 mencapai Rp1,46 triliun, dengan
realisasi Rp1,31 triliun (89,66%).
• Kementerian PUPR mendapatkan alokasi
terbesar (Rp849,31 miliar), difokuskan
KAJIAN FISKAL REGIONAL 193
Tahunan 2024
