Page 192 - twiv2024
P. 192
BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Ekonomi BAB 3 | Analisis Fiskal
Prolog
Regional Regional Regional
• Revisi anggaran sering terlambat karena mendukung harmonisasi belanja pusat-
masalah teknis aplikasi dan proses daerah.
persetujuan yang memakan waktu lama. • Terlambatnya penetapan penerima
• Blokir anggaran (Automatic Adjustment) bantuan sosial menyebabkan
menyebabkan ketidakpastian dalam keterlambatan pencairan dana.
perencanaan program. • Kendala kebijakan TKDN (Tingkat
• Sumber dana SBSN sering tidak sinkron Komponen Dalam Negeri) dalam
dengan RPD DIPA, menghambat pengadaan barang yang sulit ditemukan
pencairan dana. di pasar lokal.
Sumber Daya Manusia (SDM): 15. Upaya Sinkronisasi oleh Satker dan
Pemda
• Kekurangan SDM di beberapa satuan
kerja menyebabkan perangkapan tugas, • Sinkronisasi program dilakukan mulai
menghambat efektivitas pengelolaan dari tahap perencanaan hingga eksekusi
anggaran. proyek.
• Pergantian pejabat perbendaharaan • Sinergi antara pemerintah daerah dan
tanpa transfer knowledge menyebabkan pusat masih perlu ditingkatkan, terutama
keterlambatan dalam pelaksanaan dalam mendukung proyek nasional.
anggaran. • Masalah pembebasan lahan dan sosial
• Kurangnya pemahaman aplikasi masih menjadi kendala utama, seperti
keuangan oleh pengelola anggaran di dalam pembangunan bendungan yang
daerah. terhambat oleh tuntutan masyarakat
atas ganti rugi.
Eksekusi Kegiatan: • Belum optimalnya dukungan pemerintah
daerah terhadap proyek strategis
• Cuaca dan kondisi geografis nasional, seperti kurangnya infrastruktur
menghambat proyek infrastruktur seperti pendukung (jalan akses, listrik, dll.).
jalan dan bendungan. • Rekomendasi: Monitoring oleh Kanwil
• Proses lelang yang lama dan keterbatasan DJPb diperlukan untuk memastikan
penyedia barang/jasa menyebabkan harmonisasi kebijakan pusat-daerah
keterlambatan realisasi anggaran. sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022.
• Harga bahan baku yang naik akibat
inflasi memengaruhi volume pekerjaan 16. Perkembangan Kondisi Ketahanan
yang bisa dilakukan. Pangan Regional
Regulasi dan Koordinasi: • Ketersediaan pangan di Sumut
• Kurangnya regulasi daerah yang didominasi oleh produksi beras sebagai
192 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
