Page 191 - twiv2024
P. 191
BAB 4 | Pengembangan BAB 5 | Analisis BAB 6 | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Tematik Rekomendasi
PAD sebesar 25,99%. dan pemerataan layanan publik. Upaya
• Belanja daerah terealisasi Rp57,42 triliun harmonisasi dilakukan melalui Monitoring
(85,64% dari pagu), dengan belanja dan Evaluasi (Monev) yang melibatkan
hibah tumbuh tertinggi (+64,23%). DJA, DJPK, dan DJPb, dengan fokus pada
• Belanja modal mengalami kontraksi sinergi antara belanja K/L dan Dana Alokasi
-22,71%, mengindikasikan perlambatan Khusus (DAK) Fisik di enam bidang prioritas:
pembangunan infrastruktur. Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum,
• Defisit APBD berubah menjadi surplus Sanitasi, dan Pertanian
Rp1,19 triliun, menunjukkan peningkatan
efisiensi fiskal daerah. 13. Alokasi Belanja K/L yang Mendukung
DAK Fisik
Harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik
di Sumatera Utara masih menghadapi Kementerian PUPR menjadi penyumbang
tantangan regulasi, eksekusi anggaran, terbesar, dengan porsi belanja harmonisasi
dan sinergi pusat-daerah. Meskipun alokasi mencapai 48,78% dari total pagu.
anggaran cukup besar, implementasi Kementerian Pertanian memiliki jumlah RO
program sering terhambat oleh kendala terbanyak (46 RO), diikuti oleh PUPR (45
teknis, koordinasi yang lemah, serta RO), Kesehatan (35 RO), dan Pendidikan (15
keterlambatan perencanaan dan pengadaan. RO). Distribusi Belanja K/L dan DAK Fisik
Untuk meningkatkan efektivitas belanja menunjukkan bahwa:
fiskal, perlu dilakukan perbaikan dalam
manajemen anggaran, peningkatan • Realisasi Bidang Jalan mencapai 99,70%.
kapasitas SDM, serta sinergi yang lebih • Bidang Pendidikan dan Sanitasi masing-
erat antara pusat dan daerah. masing mencapai lebih dari 96%.
• Bidang Pertanian memiliki realisasi
Desentralisasi fiskal mendorong daerah terendah (81,76%).
untuk mengelola sendiri keuangannya
guna meningkatkan pelayanan publik dan Output utama belanja K/L mencakup
kesejahteraan masyarakat. Transfer ke pembangunan sekolah, perbaikan jalan
Daerah (TKD) menjadi instrumen utama strategis, pembangunan SPAM (Sistem
dalam mendukung desentralisasi fiskal Penyediaan Air Minum), dan program
dan mengurangi ketimpangan fiskal antar penyediaan benih pertanian.
daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 14. Kendala dan Tantangan dalam
(HKPD) mengamanatkan harmonisasi Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik
belanja pemerintah pusat dan daerah
guna meningkatkan efisiensi anggaran Penganggaran:
KAJIAN FISKAL REGIONAL 191
Tahunan 2024
