Page 6 - twiv2024
P. 6
BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Ekonomi BAB 3 | Analisis Fiskal
Prolog
Regional Regional Regional
1,09% dibanding tahun sebelumnya, Pajak mendominasi (36,34% dari total belanja
dalam negeri mengalami penurunan 1,46%, daerah), Belanja modal mengalami kontraksi
sementara PPN tumbuh 5,08%, dan Tax 22,71%, menunjukkan tantangan dalam
Ratio terhadap PDRB menurun dari 14,19% optimalisasi investasi infrastruktur, dan
menjadi 12,88%. Belanja hibah mengalami pertumbuhan
signifikan 64,23%.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP):
Penerimaan PNBP meningkat sebesar Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan
5,17%, didorong oleh optimalisasi sumber untuk memperkuat peran pemerintah
penerimaan seperti Ditlantas Polda Sumut. daerah dalam meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke
Belanja Negara: Realisasi mencapai 96,59% Daerah (TKD) menjadi instrumen utama
dari pagu, Belanja pegawai meningkat dalam mengurangi ketimpangan fiskal antara
11,97%, terutama akibat pembayaran THR pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya
dan gaji ke-13, Belanja barang tumbuh UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
17,08% sebagai dukungan terhadap program Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah, dan Belanja modal mengalami Daerah (HKPD), harmonisasi belanja pusat
kontraksi 8,34%, dipengaruhi oleh kendala dan daerah semakin diperkuat. Kementerian
pembebasan lahan dan kasus hukum. Keuangan mengawasi sinergi ini melalui
SOP Link 70 Tahun 2023 yang mengatur
Transfer ke Daerah dan Dana Desa: Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap
Realisasi mencapai 98,17%, meningkat perencanaan dan penganggaran belanja
4,23% dibanding tahun sebelumnya, Dana pusat dan TKD.
Bagi Hasil mengalami kontraksi 18,27%, dan
Dana Insentif Fiskal mengalami realisasi Harmonisasi belanja dilakukan melalui
terendah dalam tiga tahun terakhir (90,02% alokasi belanja kementerian/lembaga
dari pagu). (K/L) yang mendukung DAK Fisik di enam
bidang utama: pendidikan, kesehatan,
Pendapatan daerah mengalami jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian.
pertumbuhan positif sebesar 3,98%, Alokasi anggaran terbesar terdapat
terutama didorong oleh peningkatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp2,48
25,99%. Namun, tingkat ketergantungan triliun (48,78% dari total pagu), sementara
terhadap pendapatan transfer masih tinggi Kementerian Kesehatan dan BKKBN memiliki
(71% dari total pendapatan). porsi terkecil sebesar Rp57,84 miliar (7,52%)
Belanja Daerah: Belanja Daerah terealisasi Beberapa tantangan dalam harmonisasi
85,64% dari pagu, Belanja pegawai masih belanja K/L dan DAK Fisik meliputi:
6 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
