Page 7 - twiv2024
P. 7
BAB 4 | Pengembangan BAB 5 | Analisis BAB 6 | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Tematik Rekomendasi
• Revisi Anggaran: Proses revisi yang Produksi dan ketersediaan pangan di
lambat akibat pemeliharaan sistem Sumatera Utara mengalami dinamika
aplikasi SAKTI. dengan tren produksi padi yang relatif stabil.
• Blokir Anggaran/Automatic Adjustment: Luas panen padi pada Januari-Desember
Ketidakpastian waktu pembukaan blokir 2023 mencapai 406,11 ribu hektar, turun
anggaran. 1,30% dibandingkan 2022. Sementara itu,
• Sumber Daya Manusia: Kekurangan total produksi padi pada 2023 mencapai
SDM di beberapa satuan kerja yang 2,087 juta ton Gabah Kering Giling (GKG),
menghambat optimalisasi pelaksanaan mengalami sedikit penurunan 0,05%
anggaran. dibandingkan 2022. Namun, potensi panen
• Eksekusi Kegiatan: Faktor cuaca dan di awal 2024 menunjukkan peningkatan
keterlambatan pengadaan barang/jasa dengan estimasi total luas panen Januari-
yang memengaruhi pencapaian output. April 2024 mencapai 179,75 ribu hektar, naik
• Pengadaan Barang dan Jasa: Kesulitan 9,46% dibandingkan periode yang sama
dalam penyediaan barang sesuai dengan tahun sebelumnya. Surplus produksi padi
kebijakan TKDN dan keterbatasan tetap terjaga dengan jumlah 730 ribu ton
penyedia di daerah. pada 2023.
• Regulasi Pelaksanaan Anggaran:
Perubahan kebijakan mendadak yang IKP Sumatera Utara menunjukkan tren
memengaruhi kelancaran penyaluran positif dari 2019 hingga 2023, dengan
DAK Fisik. nilai mencapai 75,97 pada 2023. Pilar
keterjangkauan mencatat pertumbuhan
Upaya Sinkronisasi di Daerah Upaya terbesar, meningkat 5,15 poin menjadi
sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah 80,17 pada 2023. Kabupaten Deli Serdang
dilakukan melalui: memiliki IKP tertinggi (86,81), sedangkan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki
• Koordinasi Perencanaan: Penyelarasan IKP terendah (56,18). Di tingkat kota, Medan
program antara musyawarah desa hingga mencatat IKP tertinggi (87,8), sementara
perencanaan nasional, Gunung Sitoli memiliki IKP terendah (65,13).
• Sinergi dalam Pelaksanaan: Pemerintah
daerah terlibat aktif dalam mediasi Implementasi Kebijakan Ketahanan
permasalahan, seperti pembebasan lahan Pangan Belanja ketahanan pangan pada
proyek infrastruktur, 2024 mengalami kontraksi sebesar
• Penyelarasan Jadwal Pengadaan: Satuan 9,39% dibandingkan 2023, dengan total
kerja mempercepat proses pengadaan alokasi Rp1,46 triliun dan realisasi sebesar
untuk menghindari benturan dengan 89,66%. Dana terbesar dialokasikan
pengadaan daerah. untuk Kementerian Pekerjaan Umum
KAJIAN FISKAL REGIONAL 7
Tahunan 2024
