Page 94 - twiv2024
P. 94
BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Ekonomi BAB 3 | Analisis Fiskal
Prolog
Regional Regional Regional
operasional, belanja barang non operasional signifikan ini dalam rangka pelaksanaan
dan belanja barang untuk diserahkan kepada persiapan pemilihan umum pada tahun
masyarakat/pemerintah daerah. 2024, berbagai pelaksanaan persiapan
seperti pemutakhiran data pemilih, persiapan
Dari seluruh komponen belanja pemerintah program sosialisasi dan pendidikan pemilih,
pusat, hanya belanja modal yang mengalami sarana teknologi informasi, serta logistik
kontraksi. Kontraksi pada belanja modal proses pemilihan.
mencapai 8,34 persen. Penyerapan
belanja modal yang hanya mencapai Alokasi tertinggi pada belanja pemerintah
Rp4.142,76 miliar atau 78,71 persen dari pusat terdapat pada Kementerian Pekerjaan
pagu menunjukkan belum optimalnya Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang
penyerapan pada belanja modal. Belum mencapai Rp4.783,10 miliar atau 17,54 persen
optimalnya penyerapan belanja modal dari total alokasi belanja pemerintah pusat.
dikarenakan permasalahan pembebasan Besarnya pagu alokasi pada Kementerian
lahan dalam kawasan hutan produksi, PUPR mengindikasikan fokusnya belanja di
adanya penambahan pagu belanja modal Sumatera Utara pada sektor infrastruktur.
(pagu blokir), serta pekerjaan mobilisasi Pagu output terbesar di Kementerian PUPR
dan pengecoran yang terhambat dalam yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan
pembangunan pasar dan kasus hukum. Pemukiman mencapai Rp1.293,12 miliar atau
Belanja bantuan sosial merupakan 27,04 persen dari total pagu, diikuti OM
jenis belanja yang memiliki persentase Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
pertumbuhan tertinggi mencapai 16,98 yang mencapai Rp932,16 miliar atau 19,49
persen. Jika melihat berdasarkan output, persen dari total pagu. Kebutuhan akan
realisasi tertinggi digunakan untuk Bantuan pembangunan infrastruktur diproyeksikan
Pendidikan Tinggi sebesar Rp61,99 miliar dapat memberikan kontribusi terhadap
oleh Kementerian Agama. pertumbuhan perekonomian di Sumut
sehingga dapat memperlancar sarana
prasarana kegitan perekonomian masyarakat
b. Belanja Pemerintah Pusat Per
Kementerian/Lembaga maupun dunia usaha.
Jika melihat 15 Kementerian/Lembaga Dari sisi persentase realisasi, Kepolisian
terbesar yang menerima alokasi belanja Negara Republik Indonesia memiliki
pemerintah pusat, Badan Pengawas persentase tertinggi pada tiga tahun
Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan
terakhir dengan realisasi 99,61 persen pada
Umum menjadi lembaga yang mengalami tahun 2024. Realisasi belanja tertinggi
pertumbuhan alokasi di atas 100 persen, diperuntukkan untuk belanja gaji pokok
yang masing-masing mencapai 119,77 persen TNI/POLRI diikuti dengan belanja barang
dan 101,78 persen. Peningkatan yang sangat operasional lainnya.
94 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
