Page 103 - KFR Triwulan I 2025
P. 103

BAB 3  |  Analisis                                        BAB 4 |  Kesimpulan dan
                    Tematik                                                   Rekomendasi




            tarif diberlakukan. Apablia tidak didukung         satu negara lain yang memiliki hubungan
            langkah antisipasi dan intervensi dari             dagang. Hubungan bilateral dan kebijakan
            pemerintah, di khawatirkan dalam jangka            ekonomi/fiskal harus di sinkronkan demi
            pendek penurunan harga akan semakin                kepentingan masyarakat banyak.
            tajam seiring para pengusaha ekspor sawit
            mencari ekuilibrium volume ekspor dan               C. Strategi Kebijakan
            tujuan ekspor baru. Tentunya penurunan
            harga akan mempengaruhi pendapatan                 1.  Harga  TBS dan CPO  merupakan
            negara dari sektor sawit dan berpengaruh               rujukan harga pada pengusaha
            pada perekonomian  masyarakat  yang                    ekspor, harga di petani tentu di
            bergantung pada hasil sawit.                           bawah harga GAPKI. Untuk itu

                                                                   perlu intervensi pemerintah dengan
            Studi Penelitian oleh Yosephina V. Sinaga,             memperlancar jalur distribusi pupuk
            dkk. Dampak Kebijakan Tarif Terhadap                   dan  meningkatkan  subsidi  pupuk
            Perdagangan Minyak Sawit Dunia (2020),                 untuk meringankan beban petani
            menunjukkan bahwa kebijakan negara                     dalam jangka pendek.
            India, Uni Eropa, dan China membatasi
            volume impor dengan menaikkan tarif                2.  GAPKI Sumatera Utara agar menjajaki
            impor, sedangkan Malaysia menurunkan                   pasar ekspor sawit baru selain Amerika
            tarif ekspor untuk meningkatkan volume                 Serikat untuk memfasilitasi pemasaran
            ekspor dan Indonesia mengantisipasi                    volume CPO dan produk olahannya
            dengan menurunkan tarif ekspor minyak                  dari petani Sumatera Utara.
            sawit  yang akan berdampak terhadap
            peningkatan devisa ekspor dan penurunan            3.  Kementerian             Perdagangan
            penerimaan pemerintah dari tarif ekspor                dan Kementerian Koordinator
            minyak sawit Indonesia (DOI: https://doi.              Perekonomian           menjembatani
            org/10.21776/ub.jepa.2020.004.01.18 )                  pengusaha dengan mencari pasar

                                                                   alternatif dan berkoordinasi dengan
            Perubahan kebijakan untuk mendukung                    Kementerian Luar Negeri untuk
            kestabilan perekonomian membutuhkan                    membuka peluang kerja sama antar
            pengorbanan dari beberapa sektor                       negara untuk menampung volume hasil
            seperti naiknya beban subsidi dan                      produk sawit dan produk terdampak
            penurunan penerimaan pada beberapa                     tarif lainnya.
            sektor. Implementasi kebijakan untuk
            mendukung salah satu sektor harus                  4.  Dirjen Bea dan Cukai membuat
            dipertimbangkan dengan matang agar                     relaksasi kebijakan tarif ekspor jangka
            tidak terlalu timpang dan memberatkan                  pendek terhadap produk terkena tarif
            masyarakat banyak.                                     untuk mendukung volume ekspor dan
                                                                   meredam penurunan harga TBS dan
            Perdagangan internasional sangat                       CPO.
            berfluktuatif, kebijakan salah satu negara
            akan memberikan dampak langsung pada




                                                                           KAJIAN FISKAL REGIONAL      103
                                                                                        Triwulan I 2025
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108