Page 107 - KFR Triwulan I 2025
P. 107
BAB 3 | Analisis BAB 4 | Kesimpulan dan
Tematik Rekomendasi
kerja serta meningkatkan PAD di Sumut. meskipun dampaknya terhadap inflasi
dan NTN masih terbatas.
2. Analisis Fiskal Regional
c. Tantangan utama yang dihadapi Sumut
a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan
adalah kontraksi pada penerimaan APBD
Belanja Negara (APBN) di Sumut pada
sebagai dampak belum optimalnya
Triwulan I 2025 menunjukkan kontraksi
pengelolaan pajak dan retribusi daerah
signifikan, dengan pendapatan negara
untuk meningkatkan PAD; pelemahan
turun 36,47% (yoy) akibat penurunan
daya beli masyarakat sebagai dampak
penerimaan perpajakan sebesar 41,04%,
efisiensi anggaran; dan belum optimalnya
terutama PPh Nonmigas dan PPN,
pariwisata Sumut.
yang dipengaruhi oleh perlambatan
ekonomi ,kendala teknis sistem Coretax,
3. Analisis Tematik “Analisis atas Peran
serta tingginya restitusi pajak yang
dan Strategi Pengembangan Koperasi di
diajukan di wilayah Sumatera Utara.
Daerah:
Sebaliknya, Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) berkinerja cukup baik a. Koperasi di Sumut memiliki peran
degan pertumbuhan 6,16%, didominasi strategis dalam mendukung
oleh Pendapatan Badan Layanan perekonomian daerah, khususnya melalui
Umum (BLU). Belanja negara turut pemberdayaan UMKM. Jumlah koperasi
mengalami kontraksi 6,63%, dengan tumbuh dari 5.033 unit pada 2021
realisasi Rp13,612,77 miliar atau 21,36% menjadi 5.311 unit pada 2023, dengan
dari pagu, didominasi belanja pegawai jumlah tenaga kerja meningkat menjadi
dan barang, sementara belanja modal 21.217 orang, meskipun nilai aset dan
melambat akibat efisiensi anggaran jumlah usaha menurun pada 2023.
dan keterlambatan pelaksanaan proyek.
Tax ratio turun menjadi 1,41% dari 2,58% b. Dukungan pemerintah melalui APBN,
pada 2024, mencerminkan penurunan APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
kontribusi pajak terhadap PDRB. Nonfisik menunjukkan komitmen kuat,
dengan alokasi APBD 2024 sebesar
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp1,836 miliar untuk pemberdayaan
yang dimulai Januari 2025 baru koperasi lintas daerah dan Rp45,5 juta
mencakup 1,5% dari target penerima untuk digitalisasi. Pembiayaan koperasi
manfaat, dengan tantangan logistik, mencapai puncaknya pada 2022 (Rp51,19
infrastruktur, dan pembiayaan berbasis miliar), namun turun pada 2024 (Rp7,24
reimburse. Meski demikian, MBG mulai miliar), dengan Kota Medan sebagai
berdampak positif pada NTP melalui penyumbang terbesar.
penggunaan bahan pangan lokal,
KAJIAN FISKAL REGIONAL 107
Triwulan I 2025
