Page 40 - KFR Final Tahunan 2021

Sepanjang tahun 2021 inflasi Sumut relatif terkendali diangka 1,71%, lebih
rendah dari target 2021 dan inflasi nasional. Angka ini merupakan tingkat inflasi terendah
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ketidaksesuaian target dan realisasi Sumut tahun

2021 salah satunya Gambar II.1 IPM Provinsi Sumut tahun 2011 s.d 2021
71.7471.77 72
disebabkan oleh komponen 70 70.57 71.18

volatile food (VF) yang masih 67.74 68.38 68.87 69.51
67.34
terkendali. Selain itu, di
Gambar II.1. IPM Provinsi Sumut tahun 2011 s.d 2021
tengah pemulihan kondisi

ekonomi yang masih dilanda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
pandemi covid-19 dengan Sumber: BPS Provinsi Sumut (diolah)
adanya varian delta, memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan kegiatan

masyarakat (PPKM) Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 3 dan 4 sehingga
menurunkan permintaan masyarakat pada awal semester II sampai dengan triwulan III

tahun 2021. Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan yang terjadi pada
komoditas cabai merah, emas, perhiasan dan bawang merah. Namun, naiknya harga
minyak goreng sampai dengan saat ini menahan inflasi turun lebih dalam. Selama satu

dekade terakhir (tahun 2011 hingga 2021), IPM Sumut menunjukkan tren kenaikan
dengan rata-rata kenaikan 0,67% per tahun, dan meningkat dari level “sedang” ke level
“tinggi” sejak tahun 2016. Pada tahun 2021, skor IPM Provinsi Sumut mencapai 72 poin

dan untuk tahun 2022 diprediksi pada 72 s.d 72,5 poin seiring dengan membaiknya
perekonomian sehingga meningkatkan pengeluaran per kapita.

Persentase kemiskinan Sumut pada September 2021 juga menunjukkan
perbaikan dari 9,01% pada Maret 2021 menjadi 8,49%. Penurunan ini mengindikasikan
pemulihan ekonomi sedang berjalan seiring dengan meningkatnya pendapatan

masyarakat. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan diprediksi 8,9 s.d 7,9%. Upaya
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tetap dilakukan ditengah pemulihan
ekonomi yang masih berlanjut namun dengan tetap memprioritaskan kesehatan,

khususnya dengan pandemi covid-19 varian omicron yang telah masuk ke Indonesia.
Pemerataan pembangunan diharapkan dapat terwujud untuk mengurangi disparitas
kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan, khususnya pembangunan infrastruktur fisik

dan jaringan telekomunikasi. Tiga variabel makroekonomi yang penting untuk mengukur
kinerja perekonomian suatu daerah adalah PDRB riil, tingkat inflasi dan pengangguran.

Pada tahun 2021, TPT Agustus 2021 sebesar 6,33%. Apabila dibandingkan dengan
target tahunan (6-5,75%), angka ini turun 0,58% poin dibandingkan dengan Agustus
2020 (6,91%). Jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari dari 6,8 juta orang menjadi

22