Page 164 - KFR Triwulan IV 2023 - Spread
P. 164

Prolog                  BAB I  |  Analisis Ekonomi Regional       BAB II  |  Analisis Fiskal Regional                 BAB IV  |  Pengembangan            BAB V  |  Analisis Tematik           BAB V  |  Kesimpulan dan
                                                                                                                                                                                                               Rekomendasi
                                                                                                                                       Ekonomi Daerah


                      Faktor lain yang menentukan iklim investasi daerah adalah sektor pembiayaan dan tenaga
                                                                                                                                                                    Grafik 5.9 Besaran UMP Tahun 2024
               kerja. Tingkat upah tenaga kerja merupakan hal yang berpengaruh terhadap biaya yang akan

               dikeluarkan dalam aktivitas investasi. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin tinggi biaya                                                             UMP 2024 (Juta Rupiah)
               usaha sehingga dapat  berpengaruh terhadap  perhitungan keuntungan  investasi.  Di sisi lain,
                                                                                                                                                                                       Ϯ͕Ϭϰ
               tingginya standar upah menyebabkan turunnya tingkat efisiensi produksi. Untuk menutupi hal                                                    :ĂǁĂ  ĂƌĂƚ                Ϯ͕Ϭϲ
                                                                                                                                                                                       Ϯ͕ϭϯ
               tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah pengurangan tenaga kerja sehingga berpotensi                                                     :ĂǁĂ dŝŵƵƌ                Ϯ͕ϭϳ
                                                                                                                                                                                        Ϯ͕ϭϵ
               meningkatkan pengangguran.                                                                                                             EƵƐĂ dĞŶŐŐĂƌĂ  ĂƌĂƚ                Ϯ͕ϰϰ
                                                                                                                                                                                          Ϯ͕ϱϭ
                                                                                                                                                         <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ  ĂƌĂƚ                  Ϯ͕ϳϬ
                      Tingkat  upah di daerah dapat diukur dari besaran  upah  minimum. Upah  minimum                                                            ĂŶƚĞŶ                     Ϯ͕ϳϮ
                                                                                                                                                                                           Ϯ͕ϳϯ
               merupakan standar yang digunakan oleh pelaku industri untuk memberikan upah kepada para                                                    ^ƵŵĂƚĞƌĂ hƚĂƌĂ                   Ϯ͕ϳϰ
                                                                                                                                                                                            Ϯ͕ϴϭ
               pekerja. Upah  minimum  terdiri dari Upah Minimum Provinsi  (UMP) dan  Upah Minimum                                                                  Ăůŝ                     Ϯ͕ϴϭ
                                                                                                                                                                                            Ϯ͕ϴϭ
                                                                                                                                                                                             Ϯ͕ϴϵ
               Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan  upah minimum dilakukan berdasarkan  kondisi ekonomi dan                                                    ^ƵůĂǁĞƐŝ  ĂƌĂƚ                    Ϯ͕ϵϭ
                                                                                                                                                                                             Ϯ͕ϵϱ
               ketenagakerjaan dengan memperhatikan  variabel  pertumbuhan ekonomi,  inflasi,  dan indeks                                                     'ŽƌŽŶƚĂůŽ                      ϯ͕Ϭϯ
                                                                                                                                                                                              ϯ͕Ϭϰ
               tertentu (Pasal 26 PP 51/2003).  Indeks tertentu  ditetapkan oleh  dewan pengupahan                                                         DĂůƵŬƵ hƚĂƌĂ                        ϯ͕ϮϬ
                                                                                                                                                                                               ϯ͕Ϯϲ
               provinsi/kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-                                               <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ ^ĞůĂƚĂŶ                      ϯ͕Ϯϴ
                                                                                                                                                                                               ϯ͕Ϯϵ
                                                                                                                                                         <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ dŝŵƵƌ                       ϯ͕ϯϲ
               rata atau median upah serta faktor lain yang relevan terhadap kondisi ketenagakerjaan. UMP                                                                                       ϯ͕ϯϲ
                                                                                                                                                             WĂƉƵĂ  ĂƌĂƚ                        ϯ͕ϯϵ
               ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya, sementara UMK dapat ditetapkan oleh  gubernur                                                                                          ϯ͕ϰϬ
                                                                                                                                                         ^ƵůĂǁĞƐŝ ^ĞůĂƚĂŶ                       ϯ͕ϰϯ
               dengan syarat tertentu, yaitu:                                                                                                                                                    ϯ͕ϰϲ
                                                                                                                                                                   ĐĞŚ                           ϯ͕ϰϲ
                                                                                                                                                                                                 ϯ͕ϱϱ
               1.  Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun                                                <ĞƉ  ĂŶŐŬĂ  ĞůŝƚƵŶŐ                        ϯ͕ϲϰ  ϰ͕ϬϮ
                  terakhir dari data yang tersedia  pada  periode yang  sama, lebih  tinggi dari rata-rata                                               WĂƉƵĂ  ĂƌĂƚ  ĂLJĂ                           ϰ͕ϬϮ
                                                                                                                                                                                                    ϰ͕ϬϮ
                  pertumbuhan ekonomi provinsi; atau                                                                                                       WĂƉƵĂ ^ĞůĂƚĂŶ                            ϰ͕ϬϮ
                                                                                                                                                                                                    ϰ͕ϬϮ
               2.  Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3                                                      </ :ĂŬĂƌƚĂ                                    ϱ͕Ϭϳ
                                                                                                                                                                       Ͳ     ϭ͕ϬϬ   Ϯ͕ϬϬ   ϯ͕ϬϬ   ϰ͕ϬϬ   ϱ͕ϬϬ   ϲ͕ϬϬ
                  (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama selalu positif, dan lebih
                  tinggi dari nilai Provinsi.                                                                                                        Sumber: BPS, diolah


                                                                                                                                             Berdasarkan gambar di atas, besaran UMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 masih

                                                                                                                                      cukup rendah dibandingkan provinsi lainnya, yaitu Rp2,81 juta. UMP tertinggi terdiri dari provinsi

                                                                                                                                      DKI Jakarta, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Kep. Bangka Belitung. Angka tersebut naik

                                                                                                                                      sebesar 3,67 persen (yoy) bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar  Rp2,7 juta. Dari tabel

                                                                                                                                      5.3, tingkat UMK di Provinsi Sumatera Utara cukup bervariasi. Pada tahun 2023, UMK tertinggi

                                                                                                                                      adalah Kota Medan sebesar Rp3,62 juta, naik 7,45 persen dari tahun sebelumnya (yoy). UMK

                                                                                                                                      tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Karo

                                                                                                                                      sebesar Rp3,4 juta. Terdapat tujuh Kabupaten/Kota dengan besaran UMK sama dengan UMP

                                                                                                                                      sebesar Rp2,7 juta, yaitu  Kabupaten  Dairi,  Kabupaten  Nias Selatan,  Kabupaten  Humbang





           164     KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA                                                                                                                                            KAJIAN FISKAL REGIONAL       165
                                                                                                                                                                                                                Tahunan 2023
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169