Page 133 - twiv2024
P. 133
BAB 4 | Pengembangan BAB 5 | Analisis BAB 6 | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Tematik Rekomendasi
Bidang Kendala Tantangan
Blokir • Kesulitan dalam melakukan perencanaan, karena • Proses pembukaan blokir memerlukan penelitian
Anggaran/ ketidakjelasan waktu pembukaan blokir AA; dan penelaahan dari unit eselon I hingga DPR
Automatic • Pembatalan kegiatan atau pelaksanaan dengan tergantung jenis blokir anggaran kegiatan. Proses
Adjusment anggaran yang minim. tersebut memakan waktu yang lama hingga
terkadang pembukaan blokir dilaksanakan pada
akhir tahun, Hal ini tentu mengakibatkan beberapa
kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal
karena keterbatasan waktu.
Sumber • Rencana penarikan dana kegiatan yang dibiayai • Sinkronisasi RPD Hal III dan rencana penarikan dana
Dana SBSN dari SBSN harus sinkron dengan RPD Halaman dari sumber SBSN mudah diucapkan namun sulit
III DIPA, beberapa kejadian satuan kerja dilaksanakan karena perbedaan periode pengisian/
memperbaharui rencana penarikan pada aplikasi pemutakhiran rencana. Konsistensi dan pengawalan
SBSN namun tidak sinkron dengan RPD Hal. III RPD Hal III DIPA lebih memungkinkan sehingga
DIPA Rencana penarikan pada SBSN akan mengikuti RPD
Hal III DIPA
Sumber Daya Manusia, antarai lain meliputi :
Kekurangan • Terbatasnya jumlah SDM di satker menyebabkan • Proses transfer knowledge maupun pembelajaran
SDM adanya perangkapan jabatan sehingga fokus membutuhkan waktu, sehingga para pegawai yang
pekerjaan menjadi terbagi dan pelaksanaan ditugaskan untuk mengampu pekerjaan melakukan
anggaran tidak berjalan maksimal. Pada Satker pembelajaran mandiri dengan learning by doing
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Dan sembari melaksanakan pekerjaan rutin lainnya. Perlu
Tumbuhan Sumatera Utara, PN Stabat, Kantor inisiatif refreshment dari pimpinan satuan kerja
Kemenag Kab. Deli Serdang, dan BPS Kab. untuk mencari informasi dan pengetahuan terkait
Tapanuli Selatan, jumlah pejabat dan pengelola bagi para pegawai satuan kerja masing-masing.
keuangan belum mencukupi untuk menunjang
nilai IKPA yang baik. Di sisi lain, pada satker PN
Sei Rampah, Kasubbag Umum dan Keuangan
masih kosong. Beberapa jabatan lainnya juga
banyak yang kosong sehingga banyak pegawai
yang merangkap jabatan. Sementara itu, beberapa
jabatan pengelola keuangan diharuskan memakai
NIP sehingga pekerjaannya hanya diselesaikan
oleh operator dengan memegang beberapa user.
Pergantian • Proses pergantian tidak diiringi dengan kegiatan • Pada kasus bendahara tidak memiliki sertifikat,
Pejabat Per- transfer knowledge sehingga beberapa kegiatan satuan kerja melakukan peminjaman bendahara dari
bendaharaan yang sebelumnya telah disusun terkendala dalam satker lain, hal ini tentunya menyulitkan koordinasi
eksekusi dan pelaksanaannya; dan komunikasi dalam pelaksanaan anggaran
• Terdapat PPK dan PPSPM yang belum terdaftar
di aplikasi SIMASPATEN dan belum memiliki
sertifikat kompetensi.
Pemahaman • Kegiatan diklat teknis keuangan masih • Edukasi dan pembelajaran bagi pegawai merupakan
terhadap dilaksanakan secara daring atau online sehingga tantangan yang memiliki banyak faktor seperti latar
Aplikasi pegawai yang mengikuti diklat tidak dapat fokus belakang pendidikan, lama bekerja pada bidang
mengikuti pelatihan. tersebut, bentuk pembelajaran dan sebagainya.
• Kurangnya pengalaman SDM dalam bidang Satuan kerja belum melakukan pemetaan atau
perencanaan maupun penganggaran yang standar kompetensi pegawai yang ditugaskan pada
berdampak terhadap pemahaman aplikasi. suatu pekerjaan. Tentunya ini merupakan tanggung
• Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan jawab dari pimpinan unit instansi untuk memenuhi
dan profesi yang dikerjakan turut memicu standar kompetensi pekerjaan pegawai dengan
ketidakpahaman penggunaan aplikasi menugasi pegawai terkait untuk mengikuti diklat/
sosialisasi terkait.
KAJIAN FISKAL REGIONAL 133
Tahunan 2024
