Page 135 - twiv2024

BAB 4 | Pengembangan BAB 5 | Analisis BAB 6 | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Tematik Rekomendasi

Bidang Kendala Tantangan
TKDN • Satker Pengadilan Negeri Pematang Siantar • Kebijakan TKDN yang dipaksakan dari pusat tanpa
mengalami permasalahan yaitu barang yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi satuan
berkualitas bagus tidak dapat dibeli karena kualitas kerja di daerah menyebabkan kesulitan dalam
bagus tersebut tidak memiliki TKDN. realisasi pengadaan/ kegiatan. Perlu dilakukan
• Satker Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa sinkronisasi kebijakan TKDN dengan mendengarkan
Industri Medan dan Pelabuhan Perikanan masukan dari kantor vertikal dan memperhatikan
Samudera Belawan mengalami permasalahan kondisi pasar.
dengan tidak adanya penyedia yg memenuhi
persyaratan TKDN dan tidak semua penyedia
mampu memenuhi kebijakan TKDN.
• Satker Loka Pom di Kota Tanjungbalai sangat
terkendala karena barang yang sesuai TKDN
sangat sulit dicari, bahkan link nilai TKDN yang
tercantum hasilnya tidak sesuai (nilai TKDN
barang lain), serta Kesulitan Menemukan Barang
TKDN Sesuai Standar Harga.
• Satker Balai Pendidikan Dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara Medan, Badan
Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, Badan Pusat
Statistik Kab. Serdang Bedagai, Stasiun Geofisika
Gunungsitoli, Badan Pusat Statistik Kota Binjai, dan
BPS Kota Gunung Sitoli mengalami permasalahan
terkadang barang TKDN kualitasnya kurang bagus
dan harganya mahal.
• Satker Badan Pusat Statistik Kota Medan
mengalami permasalahan untuk barang-barang
tertentu seperti CCTV dan Printer yang nilainya
dibawah nilai kapitalisasi sulit menemukan barang
TKDN.
• Satker Balai Pendidikan Dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara Medan mengalami
permasalahan susahnya mendapatkan barang
yang memenuhi TKDN dan harganya lebih mahal.
• Satker Badan Pusat Statistik Kab. Simalungun
dan Badan Pusat Statistik Kab. Tapanuli Selatan
Kesulitan mencari barang karena Pilihan Penyedia
yang sudah menerapkan TKDN terhadap barang
tidak banyak.
• Satker Badan Pusat Statistik Kab. Samosir memiliki
permasalahan dengan banyak barang yang sesuai
spek tapi TKDN kurang dari yang diharapkan.

E-Catalog • Setelah proses kontrak, penambahan item baru
pada E-Catalog/E-Purchasing belum dapat
diakomodir.
• Sulitnya mengakses website serta lambatnya
konektivitas akses di waktu-waktu tertentu.
• Barang yang sesuai dengan spesifikasi masih susah
dicari.

KAJIAN FISKAL REGIONAL 135
Tahunan 2024