Page 140 - twiv2024
P. 140
BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Ekonomi BAB 3 | Analisis Fiskal
Prolog
Regional Regional Regional
terhenti sampai berminggu- minggu dan sehingga bisa memperoleh bibit lebih awal
menyebabkan pekerjaan pada paket- sebelum Pemda melakukan pengadaan pada
paket lanjutan yang baru terkontrak tidak kuartal kedua hingga kuartal tiga.
berjalan maksimal. Pada kondisi ini pihak
pemerintah daerah turut serta melakukan Upaya sinkronisasi antara K/L dan DAK
mediasi setelah adanya koordinasi dengan Fisik masih jauh dari optimal, pengalokasian
Satker SNVT Pembangunan Bendungan DAK Fisik untuk mendukung program K/L
Sumatera Utara. Kondisi ini sebenarnya bisa belum terencana dan terkoordinasi dengan
dihindari apabila pemda mengawal proses pemerintah daerah. Tidak ada pembicaraan
pembangunan dan melakukan sosialisasi konkret maupun dokumen pendukung yang
secara berkala kepada masyarakat. menyatakan dukungan pemerintah daerah
atas pelaksanaan program proyek nasional.
Sinkronisasi lanjutan setelah pembangunan Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut
berupa penyediaan infrastruktur pendukung terhadap kaitan kontrak DAK Fisik Pemda
seperti akses jalan menuju lokasi, pasokan dengan pelaksanaan proyek nasional pada
listrik dan lain-lain belum didukung oleh satuan kerja yang terlibat harmonisasi.
kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Proyek nasional masih berdiri sendiri tanpa Untuk menguatkan upaya sinkronisasi,
ada dukungan dari pemerintah daerah. Hal perlu dilakukan monitoring oleh kanwil
ini tentu membebani APBN lebih besar dari DJPb Sumatera Utara terkait harmonisasi
semestinya karena harus menganggarkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah
pembebasan lahan jalan akses menuju lokasi sebagaimana substansi UU No. 1 Tahun 2022.
proyek, penyediaan sumber energi/ listrik Monitoring dapat dilakukan bersamaan
dan lain-lain. dengan diskusi dengan pemda dan satuan
kerja terkait sebagai bagian dari penajaman
Pada bidang pertanian, K/L seperti satker tugas Regional Chief Economist Kanwil
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi DJPb Sumatera Utara.
Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan
menyampaikan adanya persaingan
memperoleh penyedia dengan pemerintah
daerah dalam kegiatan penyediaan bibit.
Selain dikarenakan jenis kegiatan yang
sama, hal ini dikarenakan terbatasnya
jumlah penyedia di wilayah Sumatera Utara.
Sebagai upaya sinkronisasi Satuan Kerja
menyesuaikan jadwal pengadaan dengan
mempercepat pengadaan di awal tahun
140 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
