Page 139 - twiv2024

BAB 4 | Pengembangan BAB 5 | Analisis BAB 6 | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Tematik Rekomendasi

Bidang Kendala Tantangan

Terjadi gagal salur untuk subbidang
Pertanian Tematik Pengembangan Food Perencanaan yang kurang tepat dalam menentukan spesifikasi
Estate pada Kab. Simalungun sebesar
Pertanian Rp198.951.960,- disebabkan harga barang harga barang dengan spesifikasi pada e-catalogue. Namun, di sisi
lain juga dapat disebabkan ketidaklengkapan pada e-catalogue
yang ada pada aplikasi Krisna DAK tidak dalam memenuhi spesifikasi barang yang dimintakan.
sesuai dengan spesifikasi yang ada pada
e-Catalogue.

4.5. Upaya Sinkronisasi di Pada saat perencanaan, usulan

Daerah oleh Satker dan pembangunan disusun berjenjang dari level
Pemda bawah hingga ke pusat (bottom-up) mulai
dari usulan pembangunan hasil musyawarah
masyarakat desa, kecamatan hingga
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
provinsi, kemudian usulan tersebut diajukan
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
ke pemerintah pusat melalui BAPPENAS
Pusat dan Daerah mengamanatkan adanya
untuk diusulkan didanai dari APBN baik
sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah
melalui Proyek Strategis Nasional ataupun
Pusat dan Daerah. Undang-undang ini
program lainnya. Sinkronisasi antara satuan
mendorong sinergi antara kebijakan fiskal
kerja pada perencanaan adalah keterlibatan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
satuan kerja ketika musyawarah dan proses
untuk mencapai tujuan pembangunan
pengusulan.
nasional. Dalam pelaksanaan proyek

strategis nasional upaya sinkronisasi
Pada proses pelaksanaan dilakukan
seharusnya dilaksanakan mulai dari tahap
koordinasi antara satuan kerja dengan
perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran
pemerintah untuk mengatasi kendala/
dampak.
tantangan pelaksanaan proyek nasional,
misal pada saat pembebasan lahan,
Pada wilayah Provinsi Sumatera Utara,
mobilisasi proyek, perijinan dan hal lainnya.
terdapat empat Kementerian/ Lembaga
Sebagai contoh dalam pelaksanaan kegiatan
(K/L) dengan program yang memiliki
pada SNVT Pembangunan Bendungan
harmonisasi dengan DAK Fisik. Satuan
Sumatera II tidak dapat tercapai 100%
kerja yang melaksanakan program/
disebabkan adanya permasalahan-
kegiatan harmonisasi dengan DAK Fisik
permasalahan yang timbul saat pelaksanaan
sebanyak 22 satker yang didominasi
di lapangan terutama pada masalah sosial
satuan kerja pada Kementerian PUPR.
yaitu pemblokiran area kerja dari Masyarakat
Pelaksanaan harmonisasi K/L dan DAK
yang menuntut pembayaran ganti rugi
Fisik dilakukan pada tahap perencanaan
lahan, hal tersebut menyebabkan pekerjaan
hingga pelaksanaan pekerjaan.

KAJIAN FISKAL REGIONAL 139
Tahunan 2024