Page 33 - KFR Triwulan I 2025
P. 33
BAB 3 | Analisis BAB 4 | Kesimpulan dan
Tematik Rekomendasi
Grafik 1.15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumut dan Nasional Tahun
2020 s.d. 2025 (persen)
Sumber : BPS Prov. Sumut (diolah)
yang terus meningkat. Dinamika dalam dengan tingginya harga komoditas
angka pengangguran dipengaruhi oleh kelapa sawit dan karet juga memberikan
beragam faktor, termasuk perkembangan dampak penyerapan tenaga kerja yang
sektor industri, implementasi kebijakan tinggi sejalan dengan permintaan yang
ekonomi, serta dampak peristiwa besar meningkat. Di sisi lain, masih terdapat
seperti Pandemi Covid-19, pembangunan beberapa wilayah dengan lahan potensi
infrastruktur dan pesta olahraga PON XXI pertanian dan perkebunan yang belum
Aceh-Sumut. dapat dimaksimalkan oleh pemerintah
daerah. Untuk itu perlu adanya advokasi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemanfaatan lahan untuk penyerapan tenaga
Sumatera Utara per Februari 2025 kerja kepada daerah yang masih belum
mengalami penurunan sebesar 5 basis dapat mengoptimalisasikan pengelolaan
poin dari periode yang sama pada periode lahan. Selanjutnya, lapangan pekerjaan pada
sebelumnya dari 5,10% menjadi 5,05%. sektor perdagangan dan sektor industri
Angka ini merupakan angka terendah pengolahan juga menyerap tenaga kerja
sejak terjadinya puncak pengangguran di yang besar. Sumut masih diperhitungkan
Sumatera Utara pada Agustus 2020 yang sebagai sentra bisnis yang besar di Pulau
mencapai 6,01% akibat pandemi Covid-19. Sumatera, sehingga tingginya kebutuhan
Meskipun mengalami penurunan secara pekerjaan buruh yang tidak memerlukan
regional, namun TPT Sumut masih lebih jenjang pendidikan yang tinggi masih
tinggi dibandingkan TPT Nasional yang menjadi kesempatan lapangan kerja.
mencapai 4,76%.
Berdasarkan pendidikan, TPT tertinggi
Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor terdapat pada jenjang pendidikan Diploma
informal seperti pertanian paling banyak IV, S1, S2, dan S3. Hal ini disebabkan
menyerap tenaga kerja. Hal ini sejalan mudahnya akses pendidikan tersebut
KAJIAN FISKAL REGIONAL 33
Triwulan I 2025
