Page 87 - KFR Triwulan I 2025

BAB 3 | Analisis BAB 4 | Kesimpulan dan
Tematik Rekomendasi

4. Perkembangan Dukungan Belanja APBD terhadap koperasi generasi muda melalui

Fasilitasi Rintisan Koperasi untuk Gen-Z
Pemerintah Provinsi Sumut sangat senilai Rp211.544.000 serta Fasilitasi
mendukung pengembangan usaha koperasi Digitalisasi Koperasi Menuju Koperasi Modern
di daerah kab/kota untuk meningkatkan sebesar Rp45.526.000. Seluruh inisiatif ini

pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini menegaskan komitmen pemerintah daerah
pemerintah mengalokasikan anggaran dalam mendorong transformasi koperasi
kepada koperasi untuk mendukung proses menjadi entitas ekonomi yang profesional,
bisnisnya. Adapun dukungan belanja APBD inklusif, dan berkelanjutan.
TA 2024 di Sumut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4. Dukungan Belanja APBD TA. 2024 di Sumut

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumut (diolah)
No Program Pagu

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
1 Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, 785.400.650
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/
2 1.960.735.580
Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Jumlah 2.746.136.230

Dari data di atas diketahui bahwa 5. Dukungan pemerintah lainnya
alokasi terbesar terdapat pada kegiatan
Pemberdayaan Koperasi dengan Pembiayaan koperasi yang difasilitasi
Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ oleh Dinas Koperasi merupakan bentuk

Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dukungan pemerintah dalam mendorong
yang termasuk Fasilitasi Pengembangan pengembangan koperasi sebagai pilar
Usaha Koperasi Sektor Riil sebesar ekonomi kerakyatan. Melalui program-
Rp1.836.905.980, yang mencerminkan fokus program pembiayaan yang bersumber

pemerintah dalam memperkuat koperasi dari APBD maupun dana bergulir, Dinas
yang memiliki potensi skala ekonomi yang Koperasi memberikan akses permodalan
luas. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk kepada koperasi yang telah memenuhi
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, persyaratan administratif dan kelayakan

Akses Pasar, dan Restrukturisasi Usaha usaha. Tujuan dari pembiayaan ini adalah
sebesar Rp785.400.650, dan untuk Pelatihan untuk memperkuat kapasitas koperasi
serta Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa dalam memberikan layanan simpan pinjam,
Keuangan (KJK) sebesar Rp189.789.850. pengembangan usaha produktif, serta

Tidak kalah penting, perhatian juga diberikan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain

KAJIAN FISKAL REGIONAL 87
Triwulan I 2025