Page 46 - KFR Final Tahunan 2021

pagu sebesar 12,44%. Dari keempat jenis belanja sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
hanya belanja bantuan sosial yang konsisten mengalami kenaikan pagu dan realisasi
dari tahun 2019 hingga tahun 2021, yakni naik sebesar 32,82% pada sisi pagu dan

sebesar 33,84% pada sisi realisasi. Peningkatan pagu belanja bantuan sosial ini tidak
lepas dari penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia.
Jika melihat pada sisi realisasi, keempat jenis belanja tersebut telah

dilaksanakan secara maksimal, seluruhnya telah terealisasi lebih dari 94%. Namun jika
melihat pada realisasi belanja pegawai, terlihat bahwa realisasi melebihi nilai pagu. Hal

tersebut dapat terjadi karena belanja pegawai pada Kementerian Agama melebihi pagu
yang telah ditetapkan, sehingga memerlukan revisi Pagu. Revisi pagu tersebut akan
diselesaikan pada tingkat eselon I Kementerian Agama.

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Alokasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 di Sumut dialokasikan kepada 43
Kementerian/Lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
mendapatkan alokasi pagu belanja terbesar pada tahun 2021, yakni sebesar

Rp5.162,82 miliar dengan realisasi sebesar Rp4.917,71 miliar atau sebesar 95,25%.
Besaran pagu Kementerian PUPR tahun 2021 tersebut meningkat 48,89% jika
dibandingkan dengan pagu kementerian yang sama pada tahun 2020 yakni sebesar

Rp3.467,63 miliar.
Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini penurunan alokasi belanja

masih banyak dialami oleh Kementerian/Lembaga. Hal tersebut terjadi karena adanya
kebijakan refocusing untuk program penanggulangan Covid-19.

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi
Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN terbagi ke
Belanja berdasarkan
dalam 11 fungsi yang mengacu pada standar OECD tentang Classification of Fungsi pariwisata
The Function of Government (COFOG). Sama seperti tahun sebelumnya, mengalami
pertumbuhan sebesar
fungsi ekonomi mendapatkan alokasi pagu belanja tertinggi, yakni sebesar
22,08% meskipun
Rp5.069,55 miliar atau 24,21% dari total pagu belanja pemerintah pusat selain pagu mengalami
kontraksi sebesar
TKDD. Besarnya anggaran pada fungsi ekonomi dimaksudkan untuk
1,63%
terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan di
Sumut khususnya dan Nasional umumnya.
Jika membandingkan pagu dan realisasi tahun 2020, pada tahun 2021 hanya

terdapat 4 fungsi yang mengalami pertumbuhan pagu dan realisasi, yakni fungsi
Perumahan dan Fasilitas Umum dengan pertumbuhan pagu sebesar 80,85% dan

27