Page 50 - KFR Final Tahunan 2021

yang sebelumnya sebesar menjadi sebesar Rp39.404,44 miliar pada tahun 2019
menjadi sebesar Rp34.389,11 miliar pada tahun 2021.

3.1.5 Pengeloaan BLU Pusat
BLU Pusat di Sumut berjumlah 8 satker BLU dan terbagi dalam 2 jenis layanan,

yaitu 5 BLU Kesehatan dan 3 BLU Pendidikan. Pada tahun 2021, jumlah aset BLU
adalah sebesar Rp5.395,40 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 5,31% atau
sebesar Rp271,83 miliar dibandingkan aset tahun 2020 sebesar Rp5.123,56 miliar.

Tabel III.3 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat di Sumatera Utara
Nilai PNBP 2021 Rupiah Murni
No Jenis Layanan Satker BLU Asset
2021 Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
1 Pendidikan Universitas Negeri Medan 1,766.28 192.06 209.65 109.16% 348.93 320.27 91.79%
Rumah Sakit Umum H.
2 Kesehatan 1,161.80 500.00 496.52 99.30% 614.14 491.61 80.05%
Adam Malik Medan
Politeknik Kesehatan
3 Kesehatan 457.23 42.46 45.40 106.92% 114.51 105.57 92.19%
Medan
Rumkit Bhayangkara
4 Kesehatan 186.94 24.81 34.22 137.91% 43.82 42.61 97.25%
Medan
Rumkit Tk.II Putri Hijau
5 Kesehatan Kesdam I/BB 215.16 53.15 85.53 79.81 93.32%
Politeknik Penerbangan
6 Pendidikan 235.25 15.23 15.52 101.91% 47.08 46.77 99.35%
Medan
7 Pendidikan Uin Sumatera Utara Medan 1,297.12 153.50 64.17 41.80% 294.19 254.08 86.37%
Rumkit Bhayangkara
8 Kesehatan 75.63 37.01 42.90 115.90% 47.73 47.17 98.82%
Tebing Tinggi
Total 5,395.40 965.08 961.52 98.82% 1,595.92 1,387.90 98.82%
Sumber : E-rekon dan OMSPAN (diunduh tgl. 26-01-2021)

Pagu belanja BLU yang bersumber dari PNBP tahun 2021 mengalami

pertumbuhan sebesar 4,29% atau sebesar Rp41,41 miliar. Berbeda dengan pagu,
realisasi belanja BLU tahun 2021 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 22,18%
dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan belanja yang bersumber dari PNBP,

pada belanja yang dibiayai Rupiah Murni meningkat tajam sebesar 72.52% atau sebesar
Rp670,87 miliar, dengan realisasi yang juga tumbuh sebesar 63,15% atau sebesar

Rp537,21 miliar.

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat
Investasi pemerintah di lingkup Provinsi Sumut yang ditatausahakan oleh Ditjen
Perbendaharaan meliputi penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement) dan kredit.

31