Page 113 - KFR Final Tahunan 2021

4) Persentase belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dari PDRB
berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM di Sumut. Hal ini menunjukkan
investasi pemerintah daerah terhadap bidang pendidikan sudah tepat. Masalah

yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi
pendidikan yang tidak merata.
5) Besarnya variasi perkembangan IPM yang dapat dijelaskan keenam variabel

yaitu belanja bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah adalah sebesar 46,7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh

variabel lainnya.
6) Target capaian IPM Sumut pada tahun 2021 sebesar 72,22, sehingga untuk
mencapai target tersebut sebaiknya menurunkan pengeluaran ekonomi

pemerintah pusat sebesar 9,23% pada hal nonsubstantif dengan asumsi
variabel lain konstan, sedangkan pada pemerintah daerah sebaiknya

meningkatkan anggaran bidang pendidikan sebesar 4,32% dan menurunkan
anggaran bidang kesehatan sebesar 9,58% pada hal nonsubstantif dengan
asumsi variabel lain konstan.

6.4.2 Rekomendasi

1) Ketidakadaan pengaruh bidang ekonomi dan pendidikan terhadap
perkembangan IPM di Sumut juga bisa disebabkan oleh kurang harmonis dan
terpadunya program pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, sebaiknya

pemerintah pusat dapat melakukan pemetaan program yang akan
dilaksanakan maupun evaluasi atas pelaksanaan tersebut. Pemetaan ini

tentunya melibatkan K/L terkait maupun pemerintah daerah.
2) Untuk memaksimalkan peran pemerintah pusat terhadap bidang perekonomian
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut, pemerintah pusat dapat

memberikan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam
penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui

kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan
harga maksimum (ceiling price).
3) Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2019 oleh Program

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada 9
Desember 2019, dan menghitung nilai HDI berdasarkan data yang dikumpulkan
pada 2018, menyatakan bahwa Norwegia merupakan negara paling sejahtera

(welfare-state) dengan IPM tertinggi didunia, sedangkan Indonesia berada
pada peringkat 111 mengalami kenaikan ditahun sebelumnya. Hal yang

91