Page 66 - KFR Final Tahunan 2021

seiring dengan penurunan pagu Belanja disebabkan langkah kebijakan pemerintah
dalam menghemat anggaran guna realokasi dan refocusing anggaran pemerintah untuk
penanganan pandemi Covid- Grafik III.24
Perkembangan Komponen Belanja Konsolidasian
19. Langkah kebijakan tersebut (Miliar Rp) & Pengeluaran per Kapita Sumut Tahun
2019-2020 (Ribu Rp)
juga berimbas kepada 100,000.00 10,649 10,700 10,650
komponen Transfer dimana 10,600 10,550
50,000.00 10,499 10,500
realisasi sempat naik di tahun 10,450
10,400
2020 namun mengalami 10,420 10,350
0.00 10,300
pertumbuhan negatif mencapai Transfer 2019 2020 Belanja Pemerintah
2021
Pengeluaran per kapita (ribu Rp)
-6,35% di tahun 2021.
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumut
Komponen Transfer berkontribusi 10,63% terhadap total Belanja konsolidasi dan
sebanyak 69,61% komponen Transfer digunakan untuk Transfer Bantuan Keuangan ke
Desa.

Pertumbuhan negatif setiap komponennya menyebabkan pertumbuhan negatif kumulatif

Belanja Konsolidasian mencapai -5,30%. Turunnya realisasi Belanja Konsolidasian
seiring dengan penurunan pengeluaran per kapita Sumut dari Rp10,65 juta pada tahun

2019 menjadi Rp10,50 juta pada tahun 2021.

3.3.3 Surplus/ Defisit Grafik III.25
Surplus/Defisit Sumut Tahun 2019-2021
(Miliar Rp)
Undang-undang Nomor 2 100,000.00
80,000.00
Tahun 2020 memperbolehkan defisit
60,000.00 42,823.45 40,119.56
Indonesia melebihi 3% dalam hal 40,000.00

kejadian luar biasa akibat pandemi 20,000.00 32,994.56
0.00
Covid-19. Namun hal ini nampaknya 2019 2020 2021
tidak terlalu berpengaruh pada Surplus/Defisit Pendapatan Konsolidasian
Belanja Konsolidasian
Defisit Sumut dimana defisit tercatat
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sumut
membaik dalam tiga tahun terakhir.
Usaha penurunan angka defisit untuk menanggulangi krisis fiskal yang mungkin terjadi

terutama di tengah ancaman badai pandemi merupakan hasil dari upaya pemerintah
dengan meningkatkan Pendapatan Konsolidasian yang terlihat dari naiknya Pendapatan
Perpajakan serta PNBP di Sumut dan mengurangi Belanja Konsolidasian terutama pada

komponen Belanja Pemerintah.

47