Page 119 - KFR Triwulan II 2024
P. 119
BAB I | Analisis Ekonomi BAB II | Analisis Fiskal BAB III | Pengembangan BAB IV | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Prolog Regional Regional Ekonomi Daerah Rekomendasi
terealisasi Rp118,54 miliar dengan output yang sama yaitu Prasarana Bidang SDA dan Irigasi Anggaran Tertagging Mitigasi Perubahan Iklim Tahun 2023
dalam rangka pembangunan Bendungan Lau Simeme.
Tahun 2023 anggaran yang tertagging mitigasi perubahan iklim terkontraksi cukup dalam
Tabel 5.2.3 Pagu dan Realisasi Output Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim 2022 dengan penurunan sebesar Rp1,87 triliun atau 94,26 persen dari tahun sebelumnya, dimana
Realisasi per 30 Juni 2022
alokasi pagu untuk tahun 2023 hanya tersisa Rp113,57 miliar untuk 6 Kementerian/Lembaga
dalam miliar rupiah yang sampai dengan 30 Juni 2023 terealisasi Rp22,77 miliar (20,05 persen). Hal ini
No. Output Pagu Realisasi %
dikarenakan program yang memiliki pagu besar di tahun 2021 dan 2022 seperti program
1 Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian 440,95 152,14 34,50 ketahanan sumber daya air dengan output pembangunan bendungan lau simeme, dan
2 Prasarana Bidang SDA dan Irigasi 440,72 147,02 33,36 program infrastruktur konektivitas dengan output prasarana bidang konektivitas
3 Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman 360,23 123,91 34,40 perkeretaapian tidak tertagging di tahun 2023, serta program perumahan dan kawasan
4 Prasarana Jaringan Sumber Daya Air 312,45 46,70 14,95 permukiman dengan output prasarana bidang perumahan dan pemukiman pagunya turun.
5 OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air 134,45 48,47 36,05 Pagu terbesar masih dipegang oleh Kementerian PUPR dengan jumlah pagu Rp60,46 miliar
6 Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem 74,40 7,61 10,23 yang terealisasi Rp5,59 miliar (9,25 persen).
7 OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi 49,61 9,45 19,05
Grafik 5.2.3 Program Anggaran Tertagging Mitigasi Perubahan Iklim Tahun 2023
8 Pelayanan Publik Lainnya 22,04 3,93 17,81
9 OM Sarana Bidang Konektivitas Laut 18,96 7,04 37,13 70,00 46,30 50,00
60,46 45,00
10 OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) 18,13 3,17 17,49 60,00
40,00
11 Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan 14,58 4,76 32,61 50,00 35,00
Lingkungan Hidup 30,00
40,00 23,15 24,92
12 Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 13,18 2,77 21,01 25,00
30,00 20,00
13 27 output lainnya 79,21 18,80 23,73 9,25 22,20 14,33
20,00 15,39 15,00
Total 1.978,90 575,76 29,09 10,28 10,50 10,00
Sumber: Dit. PA, diolah 10,00 5,59 3,56 2,62 5,02 0,72 5,00
0,00 0,00
Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian menjadi output terbesar di tahun 2022 dengan Perumahan dan Infrastruktur Kualitas Lingkungan Pengelolaan Hutan 4 program lainnya
Kawasan
pagu sebesar Rp440,95 miliar yang terealiasi Rp152,14 miliar (34,50 persen) yang dikelola Permukiman Konektivitas Pagu Hidup Berkelanjutan
%
Realisasi
oleh satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara untuk pembangunan
dan peningkatan jalur kereta api. Kedua adalah Prasarana Bidang SDA dan Irigasi dengan Sumber: Dit. PA, diolah
pagu Rp440,72 miliar yang terealisasi Rp147,02 milar (33,36 persen) pada satker SNVT
Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman menjadi output belanja tertinggi di tahun 2023
Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara dan satker
dengan alokasi pagu sebesar Rp60,46 miliar dengan realisasi Rp5,59 miliar (9,25 persen).
SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera II. Terbesar ketiga adalah output Prasarana
Output tersebut digunakan untuk pembangunan panel RISHA rumah khusus, sistem
Bidang Perumahan dan Pemukiman dengan pagu Rp360,23 miliar yang terealisasi Rp123,91
pengelolaan air limbah domestik setempat, dan Sistem Pengelolaan Persampahan. Output
miliar (34,40 persen) yang dialokasikan ke 4 satker yaitu satker Penyediaan Perumahan
terbesar kedua adalah Operations and Maintenance (OM) Sarana Bidang Konektivitas Laut
Provinsi Sumatera Utara, satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi
dengan pagu Rp20,35 miliar dengan realisasi Rp8,61 miliar (42,31 persen) untuk OM Kapal
Sumatera Utara, satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera
Laut dan OM Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
Utara, dan satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Sumatera Utara.
yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM, pengelolaan air limbah, dan
pembangunan rumah susun.
118 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 119
Triwulan II Tahun 2024