Page 133 - KFR Triwulan II 2024

BAB I | Analisis Ekonomi BAB II | Analisis Fiskal BAB III | Pengembangan BAB IV | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Prolog Regional Regional Ekonomi Daerah Rekomendasi

1. Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) 2. Realisasi Berdasarkan Sektor

- Tahun 2021: - Sektor Perumahan dan Permukiman:
- Realisasi anggaran di sektor ini pada tahun 2023 hanya sebesar 9,25% dari pagu yang
- Dari pagu anggaran sebesar Rp3,54 triliun, realisasi sampai dengan Juni 2021 mencapai
dialokasikan. Angka ini menunjukkan realisasi yang sangat rendah, mengindikasikan
Rp1,12 triliun atau 31,51% dari pagu. Realisasi yang cukup rendah ini menunjukkan bahwa
bahwa program-program terkait mungkin mengalami kendala serius dalam memulai
alokasi anggaran belum sepenuhnya terealisasi sesuai harapan.
pelaksanaannya terutama di semester I tahun 2023, seperti dalam pembangunan

- Kementerian PUPR misalnya, dengan pagu Rp2,96 triliun, hanya terealisasi sebesar perumahan tahan bencana atau pengelolaan air limbah domestik.
Rp979,75 miliar (33,05%) pada periode Jan-Juni 2021. Angka ini menunjukkan

kemungkinan adanya hambatan dalam penyerapan anggaran, yang dapat disebabkan

oleh berbagai faktor, seperti kendala administrasi atau masalah dalam implementasi - Sektor Infrastruktur Konektivitas:
proyek. - Di sektor ini, meskipun ada alokasi signifikan, realisasi anggaran pada tahun-tahun terakhir

juga menunjukkan tren penurunan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti
masalah pembebasan lahan, perubahan prioritas, atau penundaan dalam proyek-proyek
- Tahun 2022:
infrastruktur besar.
- Pagu anggaran menurun menjadi Rp1,98 triliun dengan realisasi Rp575,76 miliar
- Sektor Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertanian:
(29,09%). Ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya. Realisasi yang lebih rendah lagi di tahun ini mengindikasikan bahwa - Penurunan alokasi pada tahun 2023 dan rendahnya realisasi anggaran menunjukkan

meskipun ada alokasi, penerapan di lapangan masih belum optimal pada periode semester bahwa program-program yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan dan
I tahun 2022. pengelolaan sumber daya air menghadapi tantangan besar. Ini berisiko memperburuk

dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sumatera

Utara.
- Tahun 2023:

- Penurunan drastis dalam pagu anggaran, yang hanya sebesar Rp113,57 miliar, terealisasi

sebesar Rp22,77 miliar (20,05%). Penurunan ini mencerminkan adanya pengurangan Secara keseluruhan, realisasi belanja yang dialokasikan untuk mitigasi perubahan iklim di
fokus pada program mitigasi perubahan iklim. Realisasi yang semakin rendah berbagai sektor belum terealisasi dengan baik. Terdapat tren penurunan dalam realisasi
menunjukkan bahwa program-program yang dialokasikan anggaran tidak berjalan sesuai anggaran dari tahun ke tahun, terutama di sektor-sektor kunci seperti perumahan,

rencana, atau kemungkinan terdapat hambatan yang lebih besar dalam implementasi di infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya air. Meskipun ada beberapa output yang tercapai,
awal tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. rendahnya tingkat realisasi anggaran menunjukkan adanya masalah dalam implementasi,

yang bisa disebabkan oleh hambatan administrasi, teknis, atau prioritas yang berubah. Untuk

mencapai efektivitas yang diinginkan, diperlukan perbaikan dalam proses perencanaan,
- Tahun 2024:
pengalokasian, dan pemantauan anggaran, serta penyelesaian hambatan yang menghalangi

- Pada tahun ini, pagu meningkat menjadi Rp1,25 triliun dengan realisasi hingga Juni 2024 realisasi anggaran yang optimal.
sebesar Rp151,79 miliar (12,16%). Meskipun ada peningkatan alokasi, realisasi yang
- Kesesuaian dengan Fenomena Perubahan Iklim dan sector-sektor terdampak
rendah hingga pertengahan tahun menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam

implementasi program-program terkait terutama pada periode awal tahun. Untuk menilai apakah program/kebijakan non-belanja yang dicanangkan pemerintah telah
sesuai dengan fenomena perubahan iklim dan sektor-sektor yang terdampak di wilayah

masing-masing, kita perlu menganalisis beberapa aspek berikut:

132 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 133

Triwulan II Tahun 2024