Page 46 - KFR Triwulan I 2025

Prolog BAB 1 | Analisis Ekonomi BAB 2 | Analisis Fiskal
Regional Regional

Bab 2

Analisis

Fiskal Regional

A. Pelaksanaan APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (yoy) sebagai dampak kontraksi pada
(APBN) masih menjadi instrumen utama dan penerimaan perpajakan sebesar 41,04%
penting dalam mengelola dan menstabilkan (yoy). Kontraksi ini disebabkan rendahnya

perekonomian serta berperan sebagai pertumbuhan ekonomi pada awal tahun
shock absorber atau penyangga bagi yang berdampak pada turunnya basis pajak
dampak negatif yang dapat timbul dari seperti PPh Nonmigas, PPN, Cukai, dan
ketidakpastian ekonomi global. Namun, Bea Masuk. Selain itu, implementasi sistem

efektivitas pelaksanaan APBN sangat administrasi perpajakan baru (Coretax)
tergantung pada tata kelola, transparansi, mengalami sejumlah kendala teknis yang
dan akuntabilitas dalam mengelola dana menyebabkan keterlambatan pelaporan
tersebut. dan pembayaran pajak oleh wajib pajak

sehingga berdampak pada keseluruhan
Realisasi pendapatan negara Sumut Triwulan realisasi pendapatan negara.
I 2025 mengalami kontraksi hingga 36,47%

Tabel 2.1. APBN Provinsi Sumatera Utara Periode Triwulan I 2025 (dalam miliar rupiah)
Sumber : OMSPAN, 2025 (diolah)

Triwulan I 2024 Triwulan I 2025 Growth
Uraian
Pagu Real % Real Pagu Real % Real (%)
A. Pendapatan dan Hibah 40.003,44 7.826,33 19,56 37.067,63 4.972,34 13,41 -36,47
Penerimaan Perpajakan 37.879,39 7.068,21 18,66 34.853,87 4.167,49 11,96 -41,04
PNBP 2.124,05 758,12 35,69 2.213,75 804,84 36,36 6,16
B. Belanja Negara 72.356,43 14.578,90 20,15 63.719,82 13.612,77 21,36 -6,63

Belanja Pemerintah Pusat 27.268,79 5.349,46 19,62 18.529,68 3.516,97 18,98 -34,26
Belanja Pegawai 9.921,76 2.469,77 24,89 9.666,45 2.624,93 27,16 6,28
Belanja Barang 12.017,29 2.467,19 20,53 6.771,56 824,46 12,18 -66,58

46 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA