Page 83 - KFR Final Tahunan 2021

Secara spesifik berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan
sektor transportasi dan pergudangan: (1) Dukungan infrastruktur yang masih terbatas, (2)
kurangnya pengembangan teknologi dan inovasi mengingat sektor ini pun berpengaruh

terhadap kesehatan lingkungan, (3) kurangnya produktivitas dan kapasitas produksi yang
terbatas, (4) beban subsidi yang besar dapat mengurangi di diskresi pemerintah untuk
melakukan pengembangan transportasi ramah lingkungan.

4.3.6. Dukungan Kebijakan dan Stimulus Fiskal Yang Diperlukan
Kondisi krisis akibat Covid-19 melanda Gambar IV.3 Skema pendukung pengembangan
seluruh negara, khususnya Sumut, yang infrastruktur transportasi

mempengaruhi seluruh sektor kehidupan
masyarakat, baik ekonomi hingga kesehatan.

Oleh karena itu, perlu dukungan pemerintah
dan stimulus fiskal yang pemerintah lakukan
yaitu adanya harmonisasi PPnBM melalui

revisi PP Nomor 41 tahun 2013. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal RI
tentang percepatan program kendaraan

bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle), memberikan dukungan fiskal
berupa insentif BM, PPnBM, BBN & PKB, BMDTP, Pembiayaan Ekspor, infrastruktur
SPKLU, R&D, tarif listrik, dan sertifikasi kompetensi.

Dalam rangka pengembangan mobil listrik, salah satu komponen penting dari mobil
listrik adalah kesiapan infrastruktur kelistrikan. Sebagaimana diketahui, saat ini ketahanan

listrik Indonesia masih rendah. Bahkan pemadaman bergilir masih sering terjadi. Sehingga
Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan terkait ini, seperti persoalan harga, jarak
tempuh, infrastruktur charger baterai, dan tahap produksi yang lama.

Namun, program pemerintah dalam hal pengembangan sektor transportasi dan
pergudangan di Sumut dapat berhasil hanya jika setiap kebijakan pemerintah baik pusat

maupun daerah dapat terpadu. Pemberian insentif fiskal pada segi pendapatan, belanja K/L
maupun pengoptimalan transfer ke daerah oleh Pemerintah daerah, hingga pembiayaan
dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan swasta yang diarahkan untuk pertumbuhan

ekonomi dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

63