Page 51 - KFR Triwulan II 2024

P. 51

persen. Satuan kerja Politeknik Penerbangan Medan menyumbang penerimaan terbesar
Grafik 2.4 Belanja Pemerintah Pusat Per Jenis
pada PNBP Lainnya yang mencapai Rp775,55 miliar dengan didominasi oleh penerimaan dari (dalam miliar rupiah)

Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas. 12.000,00 55,44% 60,00%
53,20%
II.1.2 Belanja Negara 10.000,00 50,00%
41,06%
APBN dirancang secara ekspansif atau countercyclical untuk mengakomodasi tekanan yang 8.000,00 40,00%

berdampak pada perekenomian saat ini. Berbagai tekanan yang muncul akibat proses
6.000,00 25,37% 30,00%
pemulihan ekonomi global yang mendorong terjadinya supply disruption berdampak pada 9.566,19 10.729,35

votalitas komoditas energi dan pangan, serta meningkatnya inflasi yang diiringi dengan suku 4.000,00 20,00%
bunga. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024, belanja negara tumbuh positif dan terus 2.000,00 5.303,89 4.405,11 4.833,54 10,00%
Sumber: OMSPAN, 2024 (diolah)
optimal yang mencatat realisasi sebesar Rp31.992,13 miliar atau 46,11 persen dari pagu. 1.226,41 58,03 30,87
0,00 0,00%
Angka ini ini tumbuh sebesar 15,47 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial
2023. Belanja negara di Provinsi Sumatera Utara menyumbang 2,29 persen total belanja Sumber: OMSPAN, 2024 (diolah)
negara secara nasional yang telah terealisasi sebesar Rp1.398,05 triliun. Berdasarkan pagu pada jenis belanja, belanja pemerintah pusat di Provinsi Sumatera

Utara tahun 2024 didominasi oleh belanja pegawai, seiring dengan realisasi tertinggi terdapat
Grafik 2.3 Alokasi dan Realisasi Belanja Negara pada belanja pegawai dan diikuti oleh belanja barang. Belanja barang mengalami kenaikan
(dalam miliar rupiah)
signifikan mencapai Rp1.200,05 miliar atau 37,44 persen di tahun 2024 akibat momentum
80.000,00 46,11% 47,00%
70.000,00 46,00% pemilihan umum presiden dan anggota legislatif sepanjang tahun 2024. Belanja barang
60.000,00 45,00% terbesar terealisasi pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum yang mencapai Rp1.154,97
44,00%
50.000,00 miliar atau 26,22 persen dari total belanja barang sampai akhir triwulan II tahun 2024.
43,00%
40.000,00
41,26% 42,00%
30.000,00 Belanja modal sedikit mengalami perlambatan dibandingkan triwulan II tahun 2023,
41,00%
20.000,00 40,00% hal ini disebabkan berbagai permasalahan yang lambat terkait pelaksanaan kontraktual.
10.000,00 67.146,88 27.706,99 69.376,90 31.992,13 39,00% Sebagian belanja modal merupakan belanja kontraktual, sehingga pada triwulan awal tahun
0,00 38,00% biasanya masih pada tahap pelaksanaan lelang atau tahap pembayaran termin pertama
2023 2024
sehingga belum banyak menyerap anggara belanja modal. Selain itu beberapa proyek dari
Alokasi Realisasi % Realisasi
belanja modal dapat mengalami gagal lelang sehingga proses realisasi anggarannya
Sumber: OMSPAN, 2024 (diolah)
II.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat tertunda, atau bahkan masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum memiliki petunjuk
teknis di triwulan awal tahun. Disamping itu masih terdapat alokasi belanja yang diblokir
II.1.2.1.1 Belanja Pemerintah Pusat Per Jenis
sehingga belum dapat direalisasikan secara optimal.
Anggaran belanja pemerintah pusat memiliki dua peran penting dalam pencapaian
Belanja bantuan sosial merupakan jenis belanja yang memiliki pertumbuhan yang
tujuan nasional, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, besaran
cukup baik mencapai 53,20 persen. Jika melihat berdasarkan output, realisasi tertinggi
dan komposisi belanja pemerintah pusat memiliki dampak signifikan pada permintaan agregat
digunakan untuk Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam bentuk uang sebesar
yang merupakan penentu output nasional. Kedua, berkaitan dengan ketersediaan dana untuk
Rp29,76 miliar oleh Kementerian Agama.
melaksanakan tiga fungsi ekonomi pemerintah yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat
menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

50 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 51

Triwulan II Tahun 2024

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56