Page 56 - KFR Triwulan II 2024

P. 56

mencapai 50,65 persen atau sebesar Rp3.946,82 miliar. Nilai pagu tersebut mengalami pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi menjadi lebih berat dan menantang,
penurunan sebesar -1,06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023, berbanding terbalik apalagi belanja negara yang selama ini menjadi motor pemulihan melalui APBN menanggung

dengan sisi realisasinya yang mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,33 persen atau sebesar tambahan beban pada subsidi yang dikucurkan pemerintah. APBN Tahun 2024 difokuskan
Rp12,99 miliar jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kendala dalam pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
penyaluran DAK Nonfisik utamanya adalah masih terdapat rekening yang tidak sesuai Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk

sehingga menyebabkan retur, proses retur juga terlambat akibat adanya proses perbaikan menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
data rekening yang lambat.
Penguatan peran APBN dengan melanjutkan konsolidasi fiskal berkualitas dengan melakukan
II.1.2.2.3 Dana Desa mobilisasi pendapatan dan penyerapan belanja yang berkualitas. Tantangan di tahun 2024

masih mengenai pendapatan perpajakan yang menurun akibat perubahan kebijakan Program
Alokasi Dana Desa di Sumut tahun 2024 adalah sebesar Rp4.583,48 miliar yang disebar pada
27 Kabupaten/ Kota dan 5.417 Desa. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024 telah Pengungkapan Sukarela (PPS) yang ada di tahun 2022 yang tidak berlanjut pada tahun

disalurkan sebesar Rp2.451,33 miliar atau 53,48 persen dari alokasi pagu. Jika melihat dari berikutnya. Penurunan pada penerimaan bea keluar juga turut menggambarkan kondisi
penyaluran per jenis, penyaluran earmarked telah terealisasi sebesar Rp1.400,05 miliar dan pergerakan perekonomian di Sumatera Utara. Penurunan harga komoditas dunia yang
penyaluran regular telah terealisasi sebesar Rp1.051,28 miliar. Penyaluran Dana Desa berdampak terhadap penurunan harga komoditas dalam negeri, dengan menurunnya harga
CPO maka berdampak terhadap nilai pendapatan bea keluar yang menurun akibat aktivitas
mengalami pertumbuhan sebesar 27,98 persen dibandingkan dengan periode yang sama
ekspor CPO di Sumatera Utara. Sejalan dengan komoditas lain seperti penerimaan hasil
pada tahun lalu yang hanya mencapai Rp1.915,43 miliar.
tembakau yang juga mengalami penurunan.
II.1.2.2.4 Dana Insentif Fiskal
Sedangkan dari sisi belanja masih terdapat beberapa kendala dalam proses kegiatan
Tahun 2024, Sumut menerima alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp261,22 miliar. pelaksanaan anggaran pada belanja K/L maupun penyaluran dana transfer ke daerah.
Besaran alokasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 28,88 persen atau sebesar Rp106,08 Perlunya Langkah nyata dengan memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja

miliar dibandingkan pagu tahun 2023 yang sebesar Rp367,30 miliar. Jika melihat pada sisi yang berorientasi kepada hasil akan menghasilkan penyerapan belanja yang berkualitas. Di
realisasi sampai dengan akhir triwulan II tahun 2024, penyaluran Dana Insentif Daerah telah sisi lain juga perlu adanya upaya dalam meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat
mengalami realisasi sebesar Rp130,61 miliar atau 50 persen dari pagu. Angka ini mengalami dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik. Pengelolaan dana

kenaikan sebesar 28,93 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. transfer ke daerah juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan

II.1.3 Surplus/Defisit APBN sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Pada triwulan kedua dalam dua tahun terakhir, APBN di Sumut mengalami defisit bahkan di
tahun 2024 angkanya meningkat sebesar 89,81 persen. Pada tahun 2024, tercatat defisit II.2 PELAKSANAAN APBD
pagu APBN di Sumut megalami penurunan sebesar 10,51 persen dan pada sisi defisit Tabel 2.6 APBD Sumatera Utara Periode s.d Triwulan II 2024
(dalam miliar rupiah)
realisasi turut meningkat sebesar 89,81 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp7.510,90 2023 2024
Uraian %Growth
miliar pada periode yang sama pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp14.256,19 miliar pada Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
Pendapatan Daerah 61.105,36 18.341,15 30,02 65.388,78 22.185,61 33,93 20,96
periode yang sama pada tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 16.165,04 4.925,81 30,47 18.045,02 5.682,11 31,49 15,35

Pendapatan Transfer 44.209,26 13.349,69 30,20 46.695,05 16.478,93 35,29 23,44
II.1.4 Isu Strategis Pelaksanaan APBN Daerah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 731,06 65,65 8,98 648,72 24,58 3,79 -62,56
Belanja Daerah 64.005,51 16.984,60 26,54 67.050,12 20.269,64 30,23 19,34
Kondisi perekonomian global yang masih belum stabil turut mempengaruhi kondisi Belanja Operasi 41.944,33 13.036,78 31,08 46.348,62 15.853,05 34,20 21,60
Belanja Pegawai 22.359,29 8.417,49 37,65 23.393,83 10.568,91 45,18 25,56
perekonomian negara dengan meningkatnya tingkat inflasi sampai dengan akhir triwulan I Belanja Barang dan Jasa 16.101,43 3.720,80 23,11 17.919,51 4.346,54 24,26 16,82
tahun 2024 dan kenaikan harga barang pangan yang menjadi ujian tambahan. Upaya Belanja Bunga 75,42 22,08 29,28 69,69 29,28 42,02 32,63
Belanja Subsidi 2,69 0,43 15,93 0,92 0,00 - -100,00

56 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 57

Triwulan II Tahun 2024

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61